Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar. Foto: MI/Rommy Pujianto
Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar. Foto: MI/Rommy Pujianto

Djoko Tjandra Bisa Langsung Ditangkap Saat Hadiri Sidang PK

Nasional kasus korupsi
Candra Yuri Nuralam • 03 Juli 2020 06:53
Jakarta: Buronan kasus korupsi cessie (hak tagih) Bank Bali, Djoko Tjandra, bisa langsung ditangkap saat muncul pada persidangan peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. PK tak bisa menghalangi eksekusi Djoko.
 
"Djoko Tjandra sebagai buronan harus dan wajib ditangkap, karena putusan pengadilan atas kejahatannya di Indonesia sudah final," kata pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar kepada Medcom.id, Jumat, 3 Juli 2020.
 
Fickar mengatakan eksekusi terpidana kastanya di atas upaya sidang PK. Djoko tetap harus menerima nasib untuk menginap di hotel prodeo.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Bahkan permohonan grasi ke Presiden saja sama sekali tidak bisa menghalangi dilaksanakannya hukuman terhadap narapidana yang berkewarganegaraan apa pun selama dia melakukan kejahatan di Indonesia," ujar Fickar.
 
Namun, lanjut dia, penangkapan ini bukan berarti bisa menggugurkan sidang PK Djoko. Hak Djoko untuk menuntut keadilan tetap bisa berjalan.
 
"Djoko bisa minta izin lapas (lembaga pemasyarakatan) untuk keluar menghadiri sidang PK, itu pasti diberikan karena itu haknya terpidana," tutur Fickar.
 
Baca: Kejagung Punya Kesempatan Emas Menangkap Djoko Tjandra
 
Djoko mendaftar PK atas kasusnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 8 Juni 2020. Sidang pertamanya dilangsungkan pada Senin, 29 Juni 2020.
 
Djoko tidak hadir dalam sidang perdananya. Alasannya, sakit.
 
Djoko merupakan terdakwa kasus pengalihan hak tagih Bank Bali senilai Rp904 miliar yang ditangani Kejaksaan Agung. Kejaksaan pernah menahan Djoko pada 29 September 1999 hingga Agustus 2000. Namun, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan Djoko bebas dari tuntutan lantaran perbuatannya bukan pidana melainkan perdata.
 
Kejaksaan mengajukan PK ke Mahkamah Agung pada Oktober 2008. Majelis hakim memberi vonis dua tahun penjara dan harus membayar Rp15 juta untuk Djoko. Uang milik Djoko di Bank Bali Rp546,166 miliar dirampas negara. Imigrasi juga mencegah Djoko.
 
Djoko kabur dari Indonesia ke Port Moresby, Papua Nugini, pada 10 Juni 2009. Tepat sehari sebelum MA mengeluarkan putusan perkara. Kejaksaan kemudian menetapkan Djoko sebagai buronan.
 

(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif