Ilustrasi hukuman. Medcom.id
Ilustrasi hukuman. Medcom.id

PK Jaksa Terkait Kasus Djoko Tjandra Sebelum Putusan MK

Nasional kasus korupsi Djoko Tjandra
Candra Yuri Nuralam • 01 Agustus 2020 16:01
Jakarta: Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai peninjauan kembali (PK) yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) pada 2009 dalam kasus hak tagih Bank Bali sesuai aturan yang berlaku. PK JPU diajukan sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi pada 2016.
 
"Jadi PK jaksa sah saja dan konstitusional menurut hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak bisa berlaku surut," kata Fickar kepada Medcom.id, Sabtu, 1 Agustus 2020.
 
Terpidana kasus hak tagih Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra mempermasalahkan PK yang diajukan JPU. Kubu Djoko Tjandra menilai vonis Mahkamah Agung (MA) cacat hukum karena hanya keluarga yang bisa mengajukan PK.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Fickar menjelaskan pengajuan PK oleh JPU mengacu Pasal 263 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Aturan memperbolehkan JPU mengajukan PK.
 
Belakangan, MK menyatakan JPU tak boleh mengajukan PK. Ini sesuai putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016.
 
"PK jaksa Djoko Tjandra diajukan dan diputus sebelum tahun 2016," papar Fickar.
 
Fickar menambahkan dalam Pasal 263 ayat 3 KUHAP, JPU bisa mengajukan PK mewakili korban. "Yaitu terhadap putusan yang dinyatakan terbukti, tetapi tidak ada pemidanaan. Artinya, walaupun terbukti tapi tidak dihukum. Terhadap putusan inilah jaksa mewakili korban bisa muncul sebagai pemohon PK," papar Fickar.

Tetap harus dipenjara

Fickar menilai Djoko Tjandra mesti dipenjara meski PK berpolemik. Sebab, majelis hakim sudah membuat putusan.
 
"Faktanya ada putusan yang menghukum Djoko Tjandra dua tahun, itu harus dilaksanakan. Makanya ketika dia lari dibilang buron," ucap Fickar.
 
Fickar menilai Djoko bisa mengajukan PK ulang bila merasa terzalimi. Sebab, itu merupakan hak warga negara meminta keadilan.
 
Hakim PN Jakarta Selatan menolak PK yang diajukan Djoko. Ini lantaran Djoko tak hadir tiga kali di persidangan.
 
"Karena pokok perjaranya belum diperiksa, maka Djoko Tjandra masih bisa mengajukan ulang PK," kata Fickar.
 

(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif