NEWSTICKER
Ilustrasi/Medcom.id
Ilustrasi/Medcom.id

Panja Jiwasraya Gelar Rapat Tertutup Dengan Jampidsus

Nasional Jiwasraya
Anggi Tondi Martaon • 13 Februari 2020 11:38
Jakarta: Panitia Kerja (Panja) Penegakan Hukum Jiwasraya memanggil Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Panja bentukan Komisi III DPR itu ingin mengetahui proses penyidikan dalam kasus korupsi di Jiwasraya.
 
"Jadi rapat ini kita bikin tertutup supaya Jampidsus tidak ragu-ragu untuk membuka apa yang bisa dibuka," kata Ketua Panja Penegakan Hukum Jiwasraya Herman Hery saat dihubungi, Kamis, 13 Februari 2020.
 
Politikus PDIP itu mengingatkan anggota Panja untuk tidak terlalu terbuka. Hal itu perlu dilakukan agar tidak mengganggu pengungkapan kasus yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Bahwa hal yang masih rahasia penyidikan termasuk penelusuran aset untuk tidak dibuka. Kalau dibuka tidak ada jaminan atau meluas pada pihak yang menyembunyikan barang itu," ujar dia.
 
Panja Jiwasraya Gelar Rapat Tertutup Dengan Jampidsus
Ilustrasi - - Foto: MI/Ramdani
 
Anggota Panja Penegakan Hukum Jiwasraya, Taufik Basari, mengatakan pemanggilan Jampidsus ini juga untuk menyusun agenda kerja ke depan. "Mulai dari apa saja yang akan kita butuhkan informasinya, siapa yang akan dipanggil dan materi apa yang akan digali, bgmana urutan pemanggilannya," kata Taufik.
 
Kejagung menetapkan enam tersangka terkait kasus dugaan korupsi di Jiwasraya. Mereka ialah Komisaris PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat, Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim, eks Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan, eks Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo, dan Direktur Utama PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto.
 
Mereka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Benny dan Heru juga dikenakan Pasal 3, 4, dan 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
 

 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif