Ilustrasi KPK. Foto: MI.
Ilustrasi KPK. Foto: MI.

KPK Berpeluang Jerat Protokoler Setda Medan

Nasional kasus suap
Juven Martua Sitompul • 19 Oktober 2019 01:56
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpeluang menjerat Staf honorer Sub Bagian Protokoler Setda Kota Medan, Andika Hartono. Andika disinyalir menghalangi proses penyidikan dugaan dugaan suap proyek dan jabatan oleh Walikota Medan 2014-2015 dan 2016-2021.
 
Peran Andika dalam kasus ini cukup signifikan. Andika merupakan pihak perantara suap untuk Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin. Andika bahkan sempat melarikan diri bahkan berusaha menabrak petugas KPK saat hendak diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT).
 
“Yang kami kejar karena diduga yang bersangkutan setelah dari rumah Kepala Dinas PUPR membawa uang Rp50 juta. Nah itu yg kami kejar dan baru kemarin menyerahkan diri,” kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 18 Oktober 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Andika saat ini tengah menjalani pemeriksaan awal di Medan. Tak menutup kemungkinan penyidik bakal membawa Andika ke Jakarta untuk diperiksa intensif.
 
“Jadi kebutuhan KPK adalah proses pemeriksaan lebih lanjut. Statusnya masih saksi, jadi belum ada peningkatan ke tersangka kecuali memang ada pengembangan perkara dalam kasus itu,” ujarnya.
 
KPK menetapkan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin bersama Kepala Dinas PUPR Kota Medan, Isa Ansyari; dan Kepala Sub Bagian Protokoler Kota Medan, Syamsul Fitri Siregar sebagai tersangka dugaan suap proyek dan jabatan oleh Walikota Medan 2014-2015 dan 2016-2021.
 
Dalam kasus ini, Dzulmi diduga menerima suap terkait proyek dari Isa secara bertahap. Pemberiaan uang itu berlangsung selama periode Maret-Juni 2019 senilai Rp20 juta dan pada September 2019 senilai Rp50 juta.
 
Dzulmi juga diduga menerima suap dari Isa senilai Rp 200 juta terkait promosi jabatan. Uang suap itu diduga digunakan untuk memperpanjang masa perjalanan dinas Dzulmi bersama keluarganya di Jepang.
 
Dzulmi dan Syamsul selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Isa disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

(BOW)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif