NEWSTICKER
Ilustrasi KPK - MI.
Ilustrasi KPK - MI.

Dirut Rutinitas Indonesia Diperiksa KPK

Nasional kasus korupsi
Juven Martua Sitompul • 23 Agustus 2019 10:55
Jakarta: Direktur Utama PT Rutinitas Indonesia Koesdin Sinabutar dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
 
“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka DJ (mantan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Setjen Kementerian Dalam Negeri, Dudy Jocom),” kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2019.
 
Penyidik juga memanggil Direktur CV Kalinda Anugerah Prakasa, Kartiko Hadi. Keterangan keduanya dibutuhkan untuk melengkapi berkas penyidikan Dudy Jocom.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dudy Jocom ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan empat gedung kampus IPDN di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. KPK juga menetapkan dua tersangka lain yakni Kepala Divisi Gedung atau Kepala Divisi I PT Waskita Karya, Adi Wibowo dan Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya, Dono Purwoko dalam kasus yang sama.
 
Dudy Jocom melalui kenalannya diduga menghubungi beberapa kontraktor untuk menginformasikan proyek IPDN. Selanjutnya, para pihak itu menggelar pertemuan di sebuah kafe di Jakarta.
 
Dari pertemuan itu disepakati pembagian proyek. Proyek IPDN di Sulawesi Selatan digarap Waskita Karya, sedangkan PT Adhi Karya menggarap proyek IPDN di Sulawesi Utara. Dudy Jocom Cs diduga meminta fee 7% dari setiap proyek itu.
 
Negara diduga mengalami kerugian Rp21 miliar akibat kasus ini. Nilai kerugian itu berdasarkan kekurangan pekerjaan pada kedua proyek tersebut. Pada proyek IPDN di Sulawesi Selatan negara merugi Rp11,18 miliar dan Rp9,378 miliar untuk proyek di Sulawesi Utara.
 
Dudy Jocom, Adi Wibowo dan Dono Purwoko disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif