Tersangka Suap Hakim PN Tangerang Segera Diadili
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (Foto: MI/Rommy Pujianto).
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan empat berkas perkara kasus suap terhadap hakim Pengadilan Negeri Tangerang ke tahap penuntuta atau tahap dua. Dengan pelimpahan berkas itu, keempat tersangka dalam kasus ini segera diadili. 

"Hari ini dilakukan pelimpahan berkas, barang bukti dan empat tersangka kasus suap kepada Hakim PN Tangerang terkait putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili ke penuntutan tahap dua," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, 11 Mei 2018.

Keempat tersangka yang segera menjalani sidang antara lain Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Wahyu Widya Nurfitri (WWN), Panitera Pengganti PN ‎Tangerang Tuti Atika (TA), Agus Wirano (AGS) dan HM Saipudin (HMS) selaku advokat.


Febri mengatakan selama proses penyidikan, 10 saksi telah diperiksa dalam perkara ini. Saksi-saksi yang diperiksa terdiri dari unsur Ketua PN Tengerang, hakim di PN Tangerang, Kepala Puskesmas Bawangan, pihak swasta, dan advokat.

Dalam kasus ini, Hakim Wahyu diduga menerima uang Rp30 juta dari Agus Wiratno dan HM Saipudin. Uang itu diduga untuk memenangkan kasus perdata yang sedang ditanganinya.

Modus yang digunakan ialah menunda putusan selama kesepakatan belum tercapai. Setelah tercapai, hakim Wahyu memenangkan kasus perdata si penyuap.
 
Uang suap sendiri diberikan secara bertaha, pertama Agus menyerahkan Rp7,5 juta sebagai tanda jadi, pada 7 Maret 2018. Sisanya, diberikan ‎pada 12 Maret 2018.

Atas perbuatannya, Wahyu dan Tuti disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; dan 

Sementara Agus dan Saipudin disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



(JMS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id