Pengadilan Tolak Keberatan Ganti Rugi Lahan Kereta Cepat

27 Juni 2018 23:18 WIB
kereta cepat
Pengadilan Tolak Keberatan Ganti Rugi Lahan Kereta Cepat
Ilustrasi: Sebuah truk melintas di area proyek konstruksi Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Kawasan perkebunan Walini Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat (17/3/2017). Foto: Antara/Novrian Arbi
Jakarta: Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Karawang, Jawa Barat, menolak permohonan keberatan ganti rugi pembebasan lahan proyek jalur kereta cepat. Keberatan dilayangkan lima perusahaan swasta terhadap PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Kita apresiasi putusan majelis hakim dengan pertimbangan yang tepat," kata pengacara PT KCIC Suhendra Asido Hutabarat dari Kantor Hukum LHP Law Corporation, seperti dilansir Antara, Rabu, 27 Juni 2018.

Selain terhadap PT KCIC, dalam permohonan keberatan ganti rugi lahan megaproyek itu, turut juga ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Karawang, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, Gubernur Jawa Barat, Menteri Perhubungan, dan Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak sebagai termohon lainnya.


Kelima perusahaan yang menjadi pemohon adalah PT Gajah Tunggal, PT Karawang Cipta Persada, PT Perusahaan Industri Ceres, PT Batuah Bauntung Karawang Primaland, dan PT Pertiwi Lestari.

Suhendra menyebutkan putusan PN Karawang itu berdampak terhadap kelanjutan dan percepatan pembangunan jalur kereta cepat tersebut. Dijelaskan, payung hukum yang digunakan dalam perkara tersebut adalah UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

"Jika merujuk UU itu, maka kepentingan umum harus diutamakan, mengingat proyek kereta cepat adalah proyek strategis nasional. Jadi, itulah dasar hukum proses sengketa ganti kerugian," ujarnya.

Suhendra juga menyatakan nilai ganti rugi tersebut ditetapkan Kantor BPN Karawang berdasarkan penilaian yang dilakukan dan dikeluarkan Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP).

"KJPP ditunjuk Kantor BPN Karawang melalui tender yang transparan dan penilaian ganti kerugian juga telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku," ucap Suhendra.

Adapun sejumlah dalil yang diajukan oleh pihak pemohon, antara lain keberatan dengan besaran nilai ganti rugi yang ditetapkan serta permintaan agar tanah berdampak juga diikutsertakan sebagai objek ganti rugi ditolak majelis hakim karena pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya.

Baca: Kereta Cepat Jakarta-Bandung Rampung dalam Tiga Tahun

Kuasa hukum lainnya, Rheren Situmorang, juga merespon positif putusan majelis hakim yang mempertimbangkan semangat dari UU No 2 Tahun 2012 yang mengedepankan kepentingan umum. Menurutnya, ada pertimbangan keadilan yang dilakukan majelis hakim dalam memutus keenam perkara permohonan tersebut.

"Kenapa hanya lima perusahaan yang mengajukan, sementara lainnya menerima. Proyek ini kan untuk kepentingan umum," tutur Rheren.

Kuasa hukum salah satu pemohon dari PT Industri Ceres dan PT Batuah Bauntung Karawang Primaland, Sehat Damanik, menyatakan putusan pengadilan jauh dari rasa adil.

"Sudah pasti (kami akan) kasasi karena jauh dari rasa adil," kata Damanik.





(UWA)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id