KPK Wanti-wanti Korporasi Hindari Korupsi dan TPPU
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. Foto: MI/Rommy.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para pelaku bisnis agar menghindari tindak pidana pencucian uang (TPPU). KPK baru saja menetapkan satu korporasi, PT Putra Ramadhan atau PT Tradha sebagai tersangka kasus TPPU.
 
"Kami ingatkan agar seluruh pelaku bisnis secara serius melakukan langkah-langkah pencegahan untuk menghindari tindak pidana, khususnya korupsi dan pencucian uang," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 18 Mei 2018.
 
Ladoe mengatakan ini pertama kali KPK menetapkan sebuah korporasi sebagai tersangka TPPU. Dalam perkara ini KPK menjerat PT Tradha dengan Pasal 4 atau Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
 
Selain itu, KPK juga mengacu Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 untuk menetapkan PT Tradha sebagai tersangka. Pasal 4 ayat 2 Perma Nomor 13 Tahun 2016 mengatur penilaian hakim dalam menjatuhkan pidana kepada korporasi.

Baca: PT Tradha jadi Tersangka TPPU

Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, hakim dapat menilai kesalahan korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:
a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar, dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.
 
Laode berharap proses penegakan hukum terhadap PT Tradha ini menjadi bagian dari penguatan pemberantasan korupsi. "Khususnya untuk memaksimalkan asset recovery," imbuh Laode.


Baca: KPK Menyelisik Korporasi Penampung Dana Hasil Korupsi 

KPK menetapkan PT Putra Ramadhan (PR) atau PT Tradha sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara korupsi yang menjerat Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad (MYF).
 
PT Tradha diduga beberapa kali turut serta dalam pengadaan proyek di Pemkab Kebumen dengan cara meminjam 'bendera' lima perusahaan lain untuk menyamarkan identitas, sehingga seolah-olah bukan PT Tradha yang mengikuti lelang.
 
Selain itu, KPK juga menemukan indikasi adanya tindak pidana pencucian uang yang dilakukan PT Tradha. PT Tradha diduga menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, dan peruntukan sebenarnya dari harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana korupsi.



(FZN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id