Dugaan Korupsi Pertanian di Daerah Harus Diusut

11 Agustus 2018 21:12 WIB
kasus korupsi
Dugaan Korupsi Pertanian di Daerah Harus Diusut
Ilustrasi. Foto: MI/Panca Syurkani
Jakarta: Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Subdirektorat III Tindak Pidana Korupsi Polda Sumut terhadap Kepala Dinas Pertanian Padang Lawas berinisial AN harus ditindaklanjuti untuk mencari pihak-pihak lain yang terlibat. Polisi di berbagai daerah diminta tak ragu mengusut dugaan terjadinya korupsi di sektor pertanian. 

Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Krisnadwipayana Indriyanto Seno Adji mengatakan tak menutup kemungkinan tindak korupsi tersebut melibatkan pejabat di tingkat pusat.

“Prestasi Polda Sumut harus diikuti oleh polda-polda lainnya untuk menciptakan zero zona korupsi. Polda harus mendalami kemungkinan keterlibatan pejabat di kementerian,” kata Indriyanto melalui keterangan tertulis, Sabtu, 11 Agustus 2018.


Ia mengatakan KPK bisa melakukan supervisi dan koordinasi untuk mengembangkan kasus ini.

Polda Sumut melakukan OTT terhadap tiga orang dari Dinas Pertanian Padang Lawas. Ketiganya yakni Kabid Tanaman Pangan dan Horikultural Muhammad Hamzah Hasibuan, Kasi Produksi Dinas Pertanian Joni Prantanto Simanjuntak, dan seorang staf bernama Aulia Rahman.

Polisi juga meringkus tiga orang petani bernama Irfan Mulia Harahap, Ali Nexzu Harahap, dan Datuk Sutan. Dari penangkapan itu polisi menyita barang bukti Rp1,8 miliar, dalam bentuk uang tunai dan buku rekening.

OTT diduga karena adanya upaya memotong dana bantuan kepada kelompok tani. Polisi juga mencium ada korupsi pada pembiayaan kegiatan fasilitas penerapan budidaya padi dan palawija di Dinas Pertanian tahun anggaran 2018.

Anggota Komisi III DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengapresiasi upaya Polda Sumut membongkar dugaan korupsi hingga miliaran rupiah tersebut. Ia menilai kasus serupa bisa juga terjadi di daerah lain.

Menurutnya, pemotongan dana bantuan kepada kelompok tani diduga banyak terjadi di daerah. Musababnya, pemberian bantuan kepada kelompok-kelompok tani rawan diselewengkan. “Bahkan termasuk ada juga kemungkinan kelompok tani fiktif,” tegasnya.

Evaluasi dana bantuan

Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina mengatakan perlu ada evaluasi terkait sistem dana bantuan sosial yang selama ini berjalan. Evaluasi tersebut harus dilakukan mulai dari proses penentuan penerima hingga laporan pertanggungjawaban.

Ia khawatir program bantuan tersebut tidak tepat sasaran. "Pengalokasian atau penentuan penerimanya bisa jadi sangat subjektif dan berpotensi dialokasikan kepada penerima atau kegiatan fiktif," ujar Almas.

Menurutnya, potensi penyalahgunaan atau korupsi dari program bantuan sangat besar. "Perlu dilakukan evaluasi secara bersama. Kenapa tidak dimasukkan ke dalam pos-pos anggaran yang sudah jelas pengelolaannya," ujar dia.

Pemerintah daerah, kata Almas, seharusnya berperan besar mengawal program bansos sejak menerima usulan. 






(UWA)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id