Ilustrasi KPK. MI
Ilustrasi KPK. MI

Dua Hakim Dipanggil KPK Terkait Kasus Nurhadi

Nasional gratifikasi Suap di MA
Fachri Audhia Hafiez • 13 Agustus 2020 13:27
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua saksi dari unsur hakim terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi perkara di Mahkamah Agung (MA) pada 2012-2016. Keduanya ialah Y. Wisnu Wicaksono dan Dewa Putu Yusmai Hardika.
 
"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NHD (mantan Sekretaris MA Nurhadi)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis, 13 Agustus 2020.
 
Penelusuran Medcom.id berdasarkan laman resmi peradilan, Wisnu bertugas di Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Jawa Barat. Sedangkan Yusmai sebagai hakim di Pengadilan Negeri Bekasi, Jawa Barat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ali belum memerinci keterkaitan kedua saksi dengan Nurhadi. Namun keterangan para saksi akan mempertajam berkas penyidikan Nurhadi.
 
Baca: KPK Sita Lahan Sawit Terkait Kasus Nurhadi
 
Nurhadi diduga menerima suap Rp33,1 miliar dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto lewat menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono. Suap dimaksudkan memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT. Nurhadi juga diduga menerima sembilan lembar cek dari Hiendra terkait peninjauan kembali (PK) perkara di MA.
 
Selain itu, Nurhadi diduga mengantongi Rp12,9 miliar dalam kurun waktu Oktober 2014 sampai Agustus 2016. Gratifikasi diduga terkait pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA, juga untuk permohonan perwalian.
 
Nurhadi dan Rezky disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Sementara itu, Hiendra disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif