Ilustrasi Mahkamah Konstitusi. ANT Hafidz Mubarak A.
Ilustrasi Mahkamah Konstitusi. ANT Hafidz Mubarak A.

MK Kabulkan Pencabutan Salah Satu Gugatan Perppu Korona

Nasional mahkamah konstitusi
Fachri Audhia Hafiez • 20 Mei 2020 10:07
Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan penarikan kembali atau pencabutan salah satu permohonan uji materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19). Putusan dibacakan Selasa, 19 Mei 2020.
 
"Berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon,” ucap Ketua MK Anwar Usman di Jakarta, Rabu, 20 Mei 2020.
 
Gugatan diajukan Damai Hari Lubis dengan Nomor 25/PUU-XVIII/2020. Damai Hari mencabut gugatan saat memasuki agenda perbaikan Senin, 11 Mei 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Damai Hari Lubis menggugat Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Perppu Penanganan Covid-19. Pasal tersebut dinilai melanggar hak konstitusional mendapatkan informasi atas penggunaan keuangan negara dalam penanganan covid-19 dan menutup upaya pengawasan hukum bagi peradilan negara.
 
(Baca: Yasonna Laoly Pastikan Hadir Sidang Gugatan Perppu Korona)
 
Dia menilai pasal itu bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan tanggung jawab mencapai kemakmuran rakyat. Pasal tersebut juga dinilai menutup pertanggungjawaban pemerintah dalam menggunakan APBN yang mengindikasikan kemunduran hukum di Indonesia.
 
Sebelumnya, surat permohonan pencabutan gugatan dibacakan Ketua Majelis Hakim Konsitusi Aswanto saat persidangan dengan agenda perbaikan permohonan. Pencabutan tanpa dilandasi paksaan dari pihak mana pun.
 
"Dengan ini saya menyatakan mencabut surat permohonan judicial review yang terdaftar di MK nomor register Nomor 25/PUU-XVIII/2020. Demikianlah pencabutan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak mana pun," kata Aswanto saat membacakan surat pencabutan pemohon di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 14 Mei 2020.
 
Saat ini, masih ada dua pihak yang mengajukan gugatan, yakni perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997. Serta mantan Ketua MPR Amien Rais, eks Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Sirajuddin (Din) Syamsuddin, dan Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Sri Edi Swasono.
 

(REN)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif