Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

Maki Langsung Gugat Perppu Korona setelah Jadi UU

Nasional Virus Korona
Candra Yuri Nuralam • 13 Mei 2020 07:02
Jakarta: Masyarakat Antikorupsi Indonesia (Maki) akan langsung menggugat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangaan ke Mahkamah Konstitusi (MK) setelah disahkan DPR menjadi undang-undang (UU). Target utama Maki yakni Pasal 27 aturan itu.
 
“Gugatan (Perppu Covid-19) di MK dicabut, terus diajukan gugatan baru terhadap undang-undang yang mengesahkan perppu,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada Medcom.id, Rabu, 13 Mei 2020.
 
Gugatan ini bakal menjadi permohonan kedua yang diajukan Maki ke MK. Boyamin optimis gugatan kali ini sangat matang untuk mematahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 di MK. Sebanyak 53 halaman gugatan menjadi senjata MAKI di MK.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Materi Perppu kan masih utuh, maka gugatan substansinya sama. Kalau dulu agak terburu-buru sehingga gugatan hanya 15 halaman, saat ini kita sudah siapkan 53 halaman sehingga memenuhi kualitas disertasi dan yakin akan dikabulkan oleh MK," tegas Boyamin.
 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi UU. Perppu tersebut disetujui delapan fraksi kecuali Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
 
Pasal 27 Perppu Covid-19 sejatinya dinilai bisa membuat pejabat negara kebal dari hukum di tengah wabah virus korona. Hal ini dinilai berbahaya dan bisa diselewengkan pihak mana pun.
 
Maki Langsung Gugat Perppu Korona setelah Jadi UU
 
Baca: DPR Setujui Perppu Covid-19 Jadi Undang-undang
 
Pasal 27 Ayat 2 Perppu Covid-19 berbunyi, "Anggota KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan."
 
Pasal 27 ayat 3 berbunyi, "Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara."
 
Informasi lengkap tentang perkembangan penanganan pandemi covid-19 bisa langsung diakses di sini.
 

(OGI)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif