Kuasa hukum Edy Mulyadi, Herman Kadir. Foto: Medcom/Yona
Kuasa hukum Edy Mulyadi, Herman Kadir. Foto: Medcom/Yona

Polri Didesak Usut Provokator Kasus Edy Mulyadi

Nasional polri ujaran kebencian Kalimantan Timur Edy Mulyadi
Siti Yona Hukmana • 29 Januari 2022 02:00
Jakarta: Kuasa hukum Edy Mulyadi, Herman Kadir, mendesak Polri mengusut provokator kliennya. Pernyataan 'Kalimantan tempat jin buang anak' menjadi besar diduga ulah provokator. 
 
"Kami berharap kepada Mabes Polri supaya menyidik pelaku provokator ini. Kami berharap itu. Karena apa? ini ada provokatornya, ada kepentingan politik di kasus Pak Edy ini," kata Herman di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat, 28 Januari 2022. 
 
Menurutnya, ada pelaku yang membentrokkan Edy Mulyadi dengan masyarakat Kalimantan. Maka itu, kasusnya menjadi besar. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kami minta polisi mengungkapkan ini," ujar dia. 
 
Herman mengatakan Edy tidak pernah menyinggung Kalimantan. Namun, dia membenarkan Edy menyebut tempat jin buang anak. Pernyataan itu, kata dia, mengibaratkan tempat jauh dan sepi. 
 
"Pak Edy kan sudah pernah mengklarifikasi itu dan sudah minta maaf di YouTube channel dia," ungkap dia. 
 
Edy disebut bersedia datang ke Kalimantan Timur (Kaltim) apabila penjelasan di YouTube dan salah satu stasiun televisi swasta kurang puas. Asal, ada jaminan keamanan terhadap Edy.
 
"Ada permintaan untuk datang ke sana, Pak Edy siap datang ke sana, cuma persoalannya sekarang siapa yang menjamin keamanannya kalau datang ke sana," bebernya. 
 
Edy Mulyadi menjalani pemeriksaan sebagai saksi terlapor hari ini. Namun, Edy ogah hadir karena surat panggilan dianggap tidak sesuai prosedur.
 
"Alasannya (tidak hadir), pertama prosedur pemangggilan tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)," kata Herman. 
 
Baca: Sebut 'Kalimantan Tempat Jin Buang Anak', Edy Mulyadi Diteror
 
Herman mengatakan seharusnya panggilan dilayangkan setelah tiga hari dari kasus naik tahap penyidikan. Kasus dugaan ujaran kebencian Edy naik dari tahap penyelidikan ke penyidikan pada Rabu, 26 Januari 2022. 
 
"Ini baru dua hari sudah ada pemanggilan, intinya itu sudah tidak sesuai dengan KUHAP. Kami minta itu diperbaiki lagi surat pemanggilan," ujar Herman. 
 
Selain itu, surat panggilan yang dilayangkan polisi dianggap tidak jelas. Menurut Herman, tidak ada peristiwa hukum yang dijabarkan dalam panggilan tersebut. Hanya, mencantumkan pasal-pasal terkait suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
 
Herman meminta penyidik menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap kliennya. Dia memastikan Edy hadir pada panggilan kedua. 
 
"Insyaallah hadir panggilan kedua," ujarnya. 
 
Polisi menetapkan kasus Edy naik ke tahap penyidikan setelah gelar perkara. Sebelum gelar perkara, penyidik memeriksa 20 saksi. Para saksi terdiri atas 15 saksi dan lima saksi ahli. 
 
 
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif