Kasubdit II Dittipidum Bareskrim Polri, Kombes Gatot Agus Budi Utomo (kemeja kuning), saat menjadi narasumber dalam seminar 'Penyelesaian Sengketa Hukum Bidang Otonomi Daerah' Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Foto: Faisal Abdalla/Medcom.id
Kasubdit II Dittipidum Bareskrim Polri, Kombes Gatot Agus Budi Utomo (kemeja kuning), saat menjadi narasumber dalam seminar 'Penyelesaian Sengketa Hukum Bidang Otonomi Daerah' Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Foto: Faisal Abdalla/Medcom.id

Polri Sebut Hukuman untuk Koruptor Masih Ringan

Nasional pemberantasan korupsi
Faisal Abdalla • 15 Agustus 2019 16:08
Jakarta: Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri menilai hukuman kepada para koruptor selama ini masih ringan. Sehingga, budaya buruk tersebut belum bisa dihilangkan.
 
"Kadang penegak hukum sudah cape-cape melakukan penyidikan, mereka (koruptor) disidang berbulan-bulan. Kita lihat tontonan televisi sidang mereka. Tetapi begitu divonis, ternyata ringan," kata Kasubdit II Dittipidum Bareskrim Polri, Kombes Gatot Agus Budi Utomo, di Hotel Mercure, Harmoni, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2019.
 
Gatot membeberkan 84 persen koruptor hanya dihukum dua tahun lima bulan penjara. Angka itu didapat dari penelitian yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kalau hukum hanya seperti itu, hanya sekecil itu, bagaimana mau membuat pelaku jera," tegas dia.
 
Gatot mengakui penegakan hukum di bidang korupsi masih lemah. Padahal perilaku korup ini tidak hanya melibatkan pejabat eksekutif, tapi juga legislatif dan penegak hukum.
 
"Kalau sudah penegak hukum saja kena (kasus korupsi), mau jadi apa negara ini. Makanya korupsi itu dibilang extraordinary crime (kejahatan luar biasa)," ujar dia.
 
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, mengatakan ada ratusan aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat kasus korupsi belum diberhentikan. Mereka berasal dari berbagai instansi daerah.
 
"Rinciannya ada 10 PNS di lingkup provinsi, PNS pemerintah kabupaten/kota 139 orang, PNS di kota 19 orang, total semua kurang lebih 168 orang," kata Akmal dalam seminar 'Penyelesaian Hukum Bidang Otonomi Daerah' di Hotel Mercure, Harmoni, Jakarta Pusat.
 
Akmal mengatakan data tersebut tercatat hingga 5 Agustus 2019. Mereka seharusnya diberhentikan dengan tidak hormat (PTDH). Kewenangan pemecatan itu berada di tangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) daerah setempat.
 
Akmal mengakui tak mudah mendorong PPK melakukan kewenanganya. Apalagi, ada sejumlah perbedaan data antara Kemendagri dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang turut menghambat proses tersebut.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif