Jaksa Agung M Prasetyo. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo.
Jaksa Agung M Prasetyo. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo.

Pemerintah Akan Ajukan PK ke MA

Nasional kebakaran hutan
Kautsar Widya Prabowo • 22 Juli 2019 14:57
Jakarta: Jaksa Agung M Prasetyo akan berkoordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). Langkah hukum ini diambil usai MA menolak kasasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng).
 
"Menteri Kehutanan segera mengajukan kembali ke Mahkamah Agung atas putusan yang memenangkan penggugat dan mengalahkan pemerintah Republik Indonesia berkenaan dengan masalah kebakaran hutan," kata Prasetyo di Lapangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan, Ragunan, Jakarta Selatan, Senin, 22 Juli 2019.
 
Menurut dia, PK menunjukkan pemerintah masih memiliki peluang untuk dapat memenangkan persidangan tersebut. Dia menegaskan pemerintah selama ini tidak berdiam diri atas kasus karhutla di Tanah Air. Hal itu terlihat dengan menurunnya kasus kebakaran hutan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Statistik peristiwa kebakaran hutan semakin menurun bahkan banyak pelaku-pelaku baik perorangan maupun korporasi yang sudah diajukan ke pengadilan ke persidangan untuk kemudian dinyatakan bersalah dan semuanya diwakili kejaksaan," tutur dia.
 
MA menolak permohonan kasasi Jokowi terkait kasus kebakaran hutan di Kalimantan Tengah pada 2015. Putusan kasasi dengan nomor perkara 3555 K/PDT/2018 diketok pada Selasa, 16 Juli 2019. Putusan tersebut dikeluarkan oleh Nurul Elmiyah selaku ketua majelis hakim dengan anggota Pri Pambudi Teguh dan I Gusti Agung Sumanatha.
 
Baca juga: Pemerintah Didesak Bangun RS Paru-Paru di Kalteng
 
Presiden dan pejabat terkait diminta mengeluarkan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Pemerintah juga diminta membentuk tim gabungan yang berkewajiban mengevaluasi terhadap perizinan penyebab kebakaran, penegakan hukum, serta upaya pencegahan kebakaran.
 
Selain itu, tergugat diwajibkan menjamin keselamatan warga dari dampak karhutla dengan mendirikan rumah sakit khusus paru dan dampak asap. Pemerintah perlu membebaskan biaya pengobatan korban asap, menyediakan tempat, dan mekanisme evakuasi bagi korban asap.
 
Para tergugat juga dituntut transparan dalam memberikan informasi dalam mengumumkan kepada publik wilayah yang terbakar dan perusahaan yang terlibat. Transparansi ini termasuk soal dana penanggulangan karhutla oleh perusahaan yang terlibat.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif