Pengadilan. Ilustrasi: Medcom.id/Mohammad Rizal
Pengadilan. Ilustrasi: Medcom.id/Mohammad Rizal

KY Terima 740 Laporan Pelanggaran Etik Hakim

Nasional pengadilan
Fachri Audhia Hafiez • 09 Juli 2019 02:30
Jakarta: Komisi Yudisial (KY) menerima 740 laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan 443 surat tembusan sepanjang Januari hingga Juni 2019. Sebagian laporan tersebut turut disampaikan melalui secara online.
 
"Semakin banyak masyarakat yang telah menggunakan fasilitas pelaporan online yang sistemnya sudah dikembangkan KY sejak tahun 2018 melalui pelaporan@komisiyudisial.go.id," ujar Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Sukma Violetta di kantornya, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin, 8 Juli 2019.
 
Sukma mengatakan, penyampaian secara online yang diterima KY selama satu semester tahun ini sebanyak 111 laporan. Pelapor melalui pengiriman jasa surat atau pos sebanyak 437 laporan, kemudian datang langsung ke kantor KY 133 laporan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"KY juga menerima 59 laporan atas dugaan pelanggaran perilaku hakim yang kemudian ditindaklanjuti oleh KY," ujar Sukma.
 
Baca juga:58 Hakim Divonis Melanggar Kode Etik
 
Sukma mengungkapkan, berdasarkan jenis perkara, masalah perdata mendominasi yakni sejumlah 318 laporan. Keluhan pencari keadilan yang berperkara di pengadilan dalam sengketa tanah mendominasi laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim.
 
Kemudian perkara pidana yang masuk ke KY sejumlah 227 laporan. Sukma mengatakan, data tersebut menggambarkan perkara perdata dan pidana yang berada di ranah kewenangan peradilan umum dengan kompleksitas perkara yang tinggi dan sensitif, merupakan sumber utama laporan masyarakat terhadap hakim.
 
"Perkara lainnya adalah tata usaha negara sebanyak 42 laporan, agama sebanyak 39 laporan dan tindak pidana korupsi (tipikor) sebanyak 22 laporan," ujar Sukma.
 
Untuk tahun ini, KY telah membentuk desk pemilu sebagai satuan tugas dalam menangani perkara pemilu di persidangan. KY akan melakukan pengawasan hakim yang menangani perkara pemilu, antara lain dalam perkara-perkara terkait money politic, penggunaan fasilitas negara, kampanye di rumah ibadah atau tempat pendidikan, dan lainnya.
 
"Untuk laporan masyarakat terkait pemilu yang dilaporkan ke KY berjumlah 21 laporan," ujar Sukma.
 
Kendati demikian, tidak semua laporan dapat dilakukan proses sidang pemeriksaan panel atau pleno. Pasalnya, laporan yang masuk perlu diverifikasi kelengkapan persyaratan seperti telah memenuhi syarat
administrasi dan substansi untuk dapat diregistrasi.
 
"Pada periode ini, KY menyatakan laporan yang memenuhi persyaratan adalah sebanyak sebanyak 106 laporan," ucap Sukma.
 
Ada pun penerimaan laporan berdasarkan jenis badan peradilan diantaranya,
1. Peradilan Umum: 559 laporan
2. Mahkamah Agung: 53 laporan
3. Peradilan Agama: 40 laporan
4. Peradilan Tata Usaha Negara: 40 laporan
5. Pengadilan Tipikor: 11 laporan
6. Hubungan Industrial: 11 laporan
7. Niaga: 7 laporan
8. Peradilan Militer: 6 laporan
9. Lain-lain: 11 laporan
 
Kemudian 10 daerah yang terbanyak menyampaikan laporan ke KY diantaranya,
1. DKI Jakarta: 159 laporan
2. Jawa Timur: 104 laporan
3. Jawa Barat: 61 laporan
4. Sumatera Utara: 56 laporan
5. Jawa Tengah: 49 laporan
6. Riau: 28 laporan
7. Sumatera Selatan: 25 laporan
8. Banten: 21 laporan
9. Sulawesi Selatan: 20 laporan
10. Sulawesi Utara: 18 laporan

 

(BOW)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif