Eni Terima Rp5,6 Miliar dari Sejumlah Bos Perusahaan Migas

Fachri Audhia Hafiez 29 November 2018 13:52 WIB
Korupsi PLTU Riau-1
Eni Terima Rp5,6 Miliar dari Sejumlah Bos Perusahaan Migas
Eni Maulani Saragih dalam sidang pembacaan dakwaan. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Jakarta: Mantan Wakil Ketua Komisi VII periode 2014-2019 Eni Maulani Saragih didakwa menerima gratifikasi Rp5,6 miliar dan SGD40 ribu. Uang itu didapatkannya secara bertahap.

"(Gratifikasi itu) yang berasal dari beberapa direktur dan pemilik perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas (migas)," kata Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPL) Lie Putra Setiawan dalam pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 29 November 2018.

Jaksa Lie mengatakan penerimaan pertama berasal dari Direktur PT Smelting Prihadi Santoso sejumlah Rp250 juta. Pada Mei 2018, Prihadi meminta bantuan Eni untuk memfasilitasi PT Smelting dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tujuannya, agar dapat melakukan impor bahan berbahaya beracun (B3), yaitu limbah tembaga yang akan diolah jadi copper slag.


Penerimaan kedua berasal dari Herwin Tanuwidjaja selaku Direktur PT One Connect Indonesia (OCI). Eni menerima Rp100 juta dan SGD40 ribu.

Kepentingan Herwin sama dengan Prihadi yakni meminta bantuan Eni memfasilitasi pertemuan dengan pihak Kementerian Lingkungan Hidup.

(Baca juga: Eni Saragih Didakwa Terima Suap Rp4,75 Miliar)

Ketiga, Eni menerima Rp5 miliar dari Samin selaku pemilik PT Borneo Lumbung Energi & Metal. Samin meminta bantuan untuk anak perusahaannya PT Asmin Kolaindo Tuhup (AKT).

Dia meminta bantuan Eni terkait pemutusan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) Generasi 3 di Kalimantan Tengah antara PT AKT dengan Kementerian ESDM.

Kemudian penerimaan dari Iswan Ibrahim selaku Presiden Direktur PT Isargas sebesar Rp 250 juta. Saat menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII, Eni menghubungi Iswan untuk bertemu.

Dalam pertemuan selanjutnya, Eni meminta uang kepada Iswan untuk keperluan suaminya yang maju dalam pemilihan kepala daerah. Iswan menyanggupi permintaan Eni.

"Terdakwa tidak pernah melaporkan penerimaan ke KPK sampai batas waktu 30 hari kerja," ucap Jaksa Lie.

Akibat perbuatannya, Eni didakwa melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.





(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id