46 Saksi Kasus Suap Wali Kota Mojokerto Diperiksa KPK

Arga sumantri 19 Januari 2018 22:00 WIB
kasus korupsi
46 Saksi Kasus Suap Wali Kota Mojokerto Diperiksa KPK
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. MI/Rommy Pujianto.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi sudah memeriksa 46 saksi terkait kasus suap yang melibatkan Wali Kota Mojokerto, Masud Yunus (MY) dalam sepekan terakhir. Para saksi terdiri dari berbagai unsur profesi. 

"Selama semingggu terakhir ini telah diperiksa 46 saksi untuk tersangka MY," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat, 19 Januari 2018.

Febri merinci, saksi-saksi yang telah dimintai keterangan yakni, Anggota DPRD Kota Mojokerto periode 2014-2019, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto periode 2014-2019, dan Sekretaris DPRD Kota Mojokerto. KPK juga memeriksa Wakil Walikota Mojokerto, Kabid Perbendaharaan BPPKAD, Kabid Anggaran pada BPPKA kota Mojokerto, Kepala Bagian, Kepala Bidang Pembangunan dan Anggota TAPD RAPBD 2016 dan 2017, serta Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Mojokerto Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Mojokerto. 


PNS di Lingkungan Pemkot Mojokerto yang kain dan pihak Wiraswasta turut diperiksa. "Sebagai tersangka, MY juga pernah diperiksa sekali pada 4 Desember 2017," ujar Febri.

KPK telah memeriksa enam saksi hari ini. Pemeriksaan para saksi dilakukan di Polda Jawa Timur. 

Mereka yang diperiksa yakni Kabag Pembangunan dan anggota TAPD RAPBD 2017, Kabid Perbendaharaan dan anggota TAPD RAPBD 2016 dan 2017, Kabag Pembangunan dan anggota TAPD RAPBD 2016, dan PNS di lingkungan Pemkot Mojokerto.

"Materi pemeriksaan, penyidik mendalami pengetahuan saksi tentang proses pembahasan RAPBD Kota Mojokerto TA 2016 dan 2017," ungkap Febri.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Mojokerto Wiwiet Febryanto, Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo, serta Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Abdullah Fanani, dan Umar Faruq. Keempatnya telah ditetapkan sebagai tersangka.

Dari hasil pengembangan, KPK akhirnya menetapkan Wali Kota Mojokerto Masud Yunus sebagai tersangka. Yunus diduga kuat ikut menyetujui pemberian uang kepada pimpinan DPRD Kota Mojokerto oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Mojokerto Wiwiet Febryanto.

Yunus disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.




(DRI)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360