Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Itjen Kemenkumham) mendapatkan sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Dok. Istimewa
Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Itjen Kemenkumham) mendapatkan sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Dok. Istimewa

Itjen Kemenkumham Raih ISO Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Nasional kemenkumham pencegahan korupsi
Achmad Zulfikar Fazli • 27 Oktober 2020 19:17
Jakarta: Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Itjen Kemenkumham) mendapatkan sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Sertifikasi ini diserahkan langsung Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly kepada Irjen Kemenkumham Komjen Andap Budhi Revianto di Graha Pengayoman Kuningan, Jakarta Selatan.
 
Andap mengatakan ISO tentang SMAP mencakup ruang lingkup Pengawasan Internal di lingkungan Kemenkumham. Seperti, kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
 
"Penetapan ISO 37001:2016 ini diharapkan dapat mendukung Inspektorat Jenderal Kemenkumham dalam mengeliminir praktik penyuapan di lingkungan Kemenkumham," kata Andap dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 27 Oktober 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Irjen Andap Diminta Endus Penyimpangan di Kemenkumham
 
Andap menyampaikan, proses meraih sertifikasi ISO 37001:2016 SMAP sebagai upaya mendukung pembangunan Zona Integritas. Pasalnya, itjen mengemban amanat sebagai Tim Penilai Internal (TPI) untuk melakukan pembinaan dan evaluasi atas satuan kerja yang diusulkan memperoleh predikat wilayah bebas korupsi (WBK) atau wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).
 
Mantan Kapolda Kepulauan Riau itu mengatakan Itjen Kemenkumham telah mengeluarkan sembilan kebijakan guna mendukung kesiapan sistem manajemen anti penyuapan. Sehingga, sertifikasi ISO SMAP ini dapat memperkuat jajaran Kemenkumham agar tidak melakukan berbagai penyimpangan dan hal-hal yang dilarang dalam kode etik dan peraturan perundang-undangan.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif