Sidang pembaca dakwaan pejabat pembuat komitmen (PPK) bantuan sosial (bansos) Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Sidang pembaca dakwaan pejabat pembuat komitmen (PPK) bantuan sosial (bansos) Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Anak Buah Juliari Didakwa Menunjuk Langsung Perusahaan Penyedia Bansos

Nasional KPK Kasus Suap kasus korupsi Korupsi Bansos Covid-19 Juliari P Batubara
Fachri Audhia Hafiez • 21 April 2021 16:11
Jakarta: Pejabat pembuat komitmen (PPK) bantuan sosial (bansos) Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso tak hanya didakwa menerima suap. Matheus turut didakwa menunjuk langsung perusahaan penyedia bansos sembako covid-19.
 
"PT Rajawali Parama Indonesia ditunjuk sebagai penyedia barang dalam pengadaan bansos," ujar jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ikhsan Fernandi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran Jakarta Pusat, Rabu, 21 April 2021.
 
Jaksa menyebut Matheus sebagai PPK mestinya menunjuk penyedia barang sesuai ketentuan, menilai pekerjaan penyedia, dan melakukan pembayaran atas pekerjaan penyedia dalam pengadaan bansos. Namun, persoalan penunjukan perusahaan menimbulkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dengan jabatannya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kasus ini bermula ketika Matheus menyuruh Daning Saraswati dan Wan M Guntar mendirikan PT Rajawali Parama Indonesia pada Agustus 2020. Pendirian lantaran Kemensos menggarap program pengadaan bansos sembako. Matheus meminta perusahaan mengurus perizinan perusahaan sebagai penyedia bansos.
 
Pada Oktober 2020, posisi Matheus digantikan Adi Wahyono. Namun, anak buat mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara itu masih mengoordinasikan penunjukan perusahaan.
 
(Baca: Korupsi Bansos Covid-19, Juliari Didakwa Terima Suap Rp32,48 Miliar)
 
"Selanjutnya Terdakwa merekomendasikan PT Rajawali Parama Indonesia kepada Adi Wahyono untuk ditunjuk sebagai penyedia bansos untuk tahap 11 dengan jumlah 18.713 paket, tahap komunitas dengan jumlah 16.914 paket, dan tahap 12 dengan jumlah 18.713 paket dalam pelaksanaan pengadaan bansos," ucap jaksa.
 
Matheus memberikan Rp3 miliar kepada Wan M Guntar yang telah diangkat sebagai direktur PT Rajawali Parama Indonesia. Fulus itu sebagai modal dalam pelaksanaan pengadaan bansos.
 
"Terdakwa juga yang menentukan supplier untuk menyediakan barang sembako bagi PT Rajawali Parama Indonesia dalam pelaksanaan bansos sembako," ujar jaksa.
 
Matheus menyuruh Wan M Guntar menarik uang setelah PT Rajawali Parama Indonesia menerima pembayaran uang atas pelaksanaan bansos tahap 12. Penarikan sebanyak dua kali yaitu pada 3 Desember 2020 sebesar Rp5,72 miliar.
 
Kemudian, pada 4 Desember 2020 menarik uang sebesar Rp2,36 miliar. Seluruh uang diserahkan kepada Matheus.
 
Matheus didakwa melanggar Pasal 12 huruf i Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Dakwaan menerima suap bansos

Matheus didakwa bersama-sama mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara menerima suap total Rp32,48 miliar. Uang diperoleh dari penyedia barang untuk pengadaan paket bantuan sosial (bansos) sembako dalam rangka penanganan covid-19.
 
Matheus disebut mengetahui penerimaan uang kepada Juliari. Fulus sebesar Rp1,28 miliar diperoleh dari konsultan hukum Harry Van Sidabukke.
 
Berikutnya, uang Rp1,96 miliar dari Direktur Utama PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja. Selain itu, Juliari juga menerima Rp29,25 miliar dari sejumlah pengusaha penyedia bansos sembako.
 
Uang-uang tersebut diberikan karena terkait dengan penunjukan PT Pertani (Persero) dan PT Mandala Hamonangan Sude, dan PT Tigapilar Agro Utama. serta beberapa penyedia barang lainnya dalam pengadaan bansos sembako pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Kemensos.
 
Matheus didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Juncto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif