Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif Edhy Prabowo. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif Edhy Prabowo. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

KPK Cecar Edhy Prabowo Soal Uang dari Eksportir

Nasional kpk kasus korupsi Edhy Prabowo
Siti Yona Hukmana • 22 Januari 2021 13:12
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Amiril Mukminin (AM).
 
"Didalami pengetahuannya terkait pengelolaan sejumlah uang yang dipegang oleh tersangka AM, yang sumber uangnya tersebut diduga dari para ekspoktir benur," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat, 22 Januari 2021.
 
Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka bersama enam orang lainnya. Sebanyak enam tersangka diduga menerima suap. Mereka ialah Edhy; staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Safri dan Andreau Pribadi Misanta; pengurus PT ACK, Siswadi; istri staf menteri, Ainul Faqih; serta Amiril Mukminin.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Seorang tersangka diduga sebagai pemberi, yakni Direktur PT DPP Suharjito. Edhy diduga menerima Rp3,4 miliar dan US$100 ribu dalam korupsi tersebut. Sebagian uang digunakan Edhy Prabowo untuk berbelanja bersama istri dan Safri ke Honolulu, Hawaii.
 
Baca: Edhy Prabowo Bantah Ekspor Benih Lobster Menyengsarakan Nelayan
 
Diduga, ada monopoli yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam kasus ini. Sebab ekspor benih lobster hanya bisa dilakukan melalui PT ACK dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor.
 
Penerima dijerat Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
Sedangkan pemberi dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
(SUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif