Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

Sindikat Mafia Tanah di Jakarta Ditangkap

Nasional kasus tanah sengketa tanah
Siti Yona Hukmana • 04 Desember 2020 01:24
Jakarta: Polisi membongkar sindikat mafia tanah di Jalan Pulo Asem Utara II, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur. Modus tersangka membujuk korban untuk menyerahkan sertifikat dengan alasan membantu renovasi rumah.
 
"Setelah sertifikat dikuasai tersangka, kemudian para tersangka bekerja sama melakukan transaksi jual beli menggunakan dokumen palsu tanpa sepengetahuan korban, setelah sertifikat dibalik nama kemudian diagunkan di bank senilai Rp6 miliar," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis, 3 Desember 2020.
 
Yusri mengungkapkan peristiwa ini dilaporkan korban, Christina Anastia Sediati, pada 23 Februari 2017. Polisi langsung menyelidiki dan menetapkan 10 tersangka.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Mereka yakni AYS, PA, MSM, SHS, RIG, S, AA, NS, HG, dan HAG. AYS merupakan otak dari kejahatan yang saat ini menjalani masa hukuman dengan kasus sama di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang, Jakarta Timur.  
 
Sedangkan, SHS dan RIG merupakan seorang notaris dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Keduanya bersekongkol dengan mafia tanah untuk memuluskan pemalsuan sertifikat hak milik (SHM). Kemudian, S dan AA merupakan notaris palsu. Tersangka lainnya pesuruh.
 
"Tapi dua masih diburu, yaitu HG dan HAG," ujar Yusri.
 
Baca: Kompolnas Dukung Perburuan DPO Benny Tabalujan
 
Yusri mengatakan pemalsuan SHM milik korban ini terjadi pada 2015 hingga 2016. Kronologinya, korban memiliki tanah di Jalan Pulo Asem Utara II Nomor 1, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, seluas 4.27 meter persegi sejak 1964. Kepemilikan itu dibuktikan dengan SHM Nomor 4633/Jati.
 
PA dan MSM kemudian meminjam sertifikat itu pada 2009 dan mengagunkannya ke Bank Mandiri sebagai modal usaha. Kedua tersangka menjanjikan akan merenovasi rumah korban.
 
"Namun tidak terlaksana dan terjadi kredit macet senilai Rp2 miliar," ungkap Yusri.
 
MSM dan AYS datang ke korban pada 2015. Mereka menawarkan diri untuk menebus sertifikat di Bank Mandiri, dan berjanji memberikan uang sebesar Rp100 juta dengan syarat sertifikat tersebut dapat dipinjam kembali selama tiga bulan.
 
Korban menyetujui penawaran tersebut. Pada Juni 2016, korban didatangi pihak Bank UOB yang mengatakan sertifikat dengan nomor 4633/Jati beralih kepemilikan menjadi atas nama HG dan sedang diagunkan di Bank UOB senilai Rp6 miliar.
 
"Sedangkan, faktanya korban tidak pernah mengalihkan kepemilikan terhadap sertifikat itu atau menandatangani apa pun terkait peralihan kepemilikan," ujar Yusri.
 
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat mengatakan tersangka memalsukan seluruh dokumen proses peralihan kepemilikan. Seperti memalsukan akta perkawinan korban dan kartu tanda penduduk (KTP).
 
"Makanya kenapa banyak notaris, karena perpindahan hak jual beli butuh notaris. Notaris tidak melakukan hal yang harus dilakukan," kata Tubagus.
 
Para tersangka telah ditahan. Mereka dijerat Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 264 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP dan atau Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Mereka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara atau denda Rp10 miliar.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif