Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

Eks Dirut PT DI Diadili di PN Tipikor Bandung

Nasional kpk kasus korupsi
Fachri Audhia Hafiez • 19 Oktober 2020 16:08
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan penyidikan mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dirgantara Indonesia (DI) Budi Santoso. Budi segera menjalani penuntutan.
 
"Tim jaksa penuntut umum (JPU) KPK melimpahkan berkas perkara terdakwa Budi Santoso ke ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin, 19 Oktober 2020.
 
Budi akan diadili bersama mantan Direktur Niaga PT DI Irzal Rinaldi Zailani. Penahanan keduanya beralih dan menjadi kewenangan majelis hakim tipikor.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Lembaga Antirasuah menunggu penetapan penunjukan majelis hakim. Termasuk penetapan jadwal persidangan perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan.
 
Budi dan Irzal ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan kegiatan penjualan dan pemasaran pada PT DI tahun 2007 sampai 2017.
 
Baca: Perantara Suap Bupati Nonaktif Talaud Dijebloskan ke Lapas Sukamiskin
 
Kasus ini terendus ketika kontrak kerja sama kemitraan antara PT DI yang diteken direktur Aircraft Integration dengan direktur PT Angkasa Mitra Karya, PT Bumiloka Tegar Perkasa, PT Abadi Sentosa Perkasa, PT Niaga Putra Bangsa, dan PT Selaras Bangun Usaha ditemukan. Kontrak terjadi 2008-2018.
 
Mitra tersebut diminta tidak mengerjakan tugas sesuai kontrak. PT DI kemudian membayar nilai kontrak kepada para mitra mulai 2011.
 
Uang kontrak diberikan setelah kedua tersangka menerima fulus sebagai pemberi pekerjaan. Selama 2011-2018, jumlah pembayaran dari PT DI kepada enam perusahaan mitra tersebut sekitar Rp205,3 miliar dan US$8,65 juta atau setara Rp126 miliar.
 
Budi dan Irzal disangkakan melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif