Plt juru bicara KPK Ali Fikri/Medcom.id/Candra.
Plt juru bicara KPK Ali Fikri/Medcom.id/Candra.

Tahapan Penerimaan Suap Eks Dirjen Kemendagri Didalami

Nasional KPK kasus korupsi Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi Kemendagri Pemulihan Ekonomi Nasional
Candra Yuri Nuralam • 21 April 2022 11:05
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa pegawai negeri sipil (PNS) pada Ditjen Binkeuda Kemendagri Ochtavian Runia Pelealu pada Rabu, 20 April 2022. Dia diminta memberikan informasi terkait dugaan suap pengajuan pinjaman dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada 2021.
 
"Hadir dan didalami pengetahuan saksi antara lain terkait dengan dugaan aliran penerimaan uang oleh tersangka MAN (mantan Dirjen Keuda Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis, 21 April 2022.
 
Ali enggan memerinci total uang per tahap yang diterima Ardian. Uang itu diduga untuk melancarkan pengurusan PEN Kolaka Timur.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Karena (Adrian telah) secara bertahap memperlancar proses usulan dana PEN untuk Kabupaten Kolaka Timur," ujar Ali.
 
KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap pengajuan dana PEN daerah untuk Kabupaten Kolaka Timur pada 2021. Mereka ialah mantan Direktur Jenderal Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noervianto, Bupati nonaktif Kolaka Timur Andi Merya Nur, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna Laode M Syukur Akbar.
 
Baca: Mantan Dirjen Kemendagri Diduga 'Bergerilya' Percepat Usulan Dana PEN Koltim
 
Andi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
Sementara itu, Ardian dan Laode disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif