Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif Edhy Prabowo. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif Edhy Prabowo. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

Edhy Bantah Beli Sepeda Pakai Uang Korupsi

Nasional kpk kasus korupsi Edhy Prabowo
Candra Yuri Nuralam • 03 Desember 2020 20:43
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita delapan sepeda di rumah dinas Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif Edhy Prabowo. Dia membantah sepeda dibeli dengan uang haram.
 
"Enggak ada hubungannya dengan saya itu," kata Edhy usai pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 3 Desember 2020.
 
Edhy enggan banyak berkomentar. Menurut Edhy, penyidik yang berwenang menyita dan memberikan keterangan terkait barang-barang tersebut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Sepeda yang di rumah saya itu? Kalau itu  tanya sama penyidik," ujar Edhy.
 
Tim penyidik KPK mengeledah rumah dinas Edhy Prabowo di Jalan Widya Chandra V, Jakarta Selatan kemarin, 2 Desember 2020. Uang total Rp4 miliar yang tediri atas mata uang asing dan rupiah disita KPK. Selain itu, Lembaga Antikorupsi itu juga menyita delapan sepeda dan beberapa berkas terkait.
 
Baca: Edhy Prabowo Dicecar Penyidik Soal Barang Belanjaan di AS
 
Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka korupsi bersama enam orang lainnya. Sebanyak enam tersangka diduga menerima suap. Mereka adalah Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri dan Andreau Pribadi Misanta, pengurus PT ACK Siswadi, istri Staf Menteri KP Ainul Faqih, Amiril Mukminin, serta Edhy Prabowo.
 
Direktur PT DPP Suharjito ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Edhy diduga menerima Rp3,4 miliar dan US$100ribu dalam korupsi tersebut. Sebagian uang digunakan Edhy Prabowo untuk berbelanja bersama istri, Andreau, dan Safri ke Honolulu, Hawaii.
 
Diduga, ada monopoli yang dilakukan KKP dalam kasus ini. Sebab ekspor benih lobster hanya bisa dilakukan melalui PT ACK dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor.
 
Baca: Edhy Prabowo Diperiksa KPK
 
Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
Sedangkan pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
(SUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif