Gedung Mahkamah Agung/Antara/Bary Fathahilah
Gedung Mahkamah Agung/Antara/Bary Fathahilah

MA: Hasil Pilpres 2019 Tetap Sah

Nasional pilpres 2019
Kautsar Widya Prabowo • 08 Juli 2020 15:24
Jakarta: Putusan Mahkamah Agung (MA) dalam permohonan uji materil Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2019 tidak berpengaruh terhadap hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang dimenangkan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Hasil Pilpres 2019 itu tetap sah.
 
"Tetap sah karena pelaksanaan pemilu itu tetap merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 dan Undang-Undang Dasar 1945," ujar juru bicara MA Andi Samsan Nganro kepada Medcom.id, Rabu, 8 Juli 2020.
 
Samsan menegaskan putusan MA hanya membatalkan Pasal 3 ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019. Aturan tersebut dinilai tidak sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pasal 3 ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 mengatur jika terdapat dua pasangan calon dalam pemilu presiden dan wakil presiden, KPU menetapkan paslon yang memperoleh suara terbanyak sebagai paslon terpilih.
 
Ketentuan dalam pasal itu dinilai bertentangan dengan Pasal 416 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur paslon terpilih adalah paslon yang memperoleh suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara dalam pilpres dengan sedikitnya 20 persen suara di lebih dari 50 persen provinsi di Indonesia
 
MA berharap KPU menyesuaikan Pasal 3 ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 dan UU Dasar 1945 untuk pemilu mendatang.
 
Baca: Putusan MA Soal PKPU Dianggap Tak Memengaruhi Hasil Pilpres
 
Sebelumnya, MA mengabulkan permohonan uji materi Pasal 3 ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum. Dalam putusan Nomor 44 P/PHUM/2019, MA menyatakan Pasal 3 ayat 7 PKPU Nomor 5 Tahun 2019 bertentangan dengan Pasal 416 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
 
"Mengabulkan permohonan hak uji materiel yang diajukan para pemohon untuk sebagian dan menyatakan Pasal 3 ayat 7 PKPU 5/2019 bertentangan dengan UU 7/2017," tulis putusan MA.
 
MA menilai ketentuan PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tidak diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 yang merupakan penjabaran langsung UUD 1945 pasal 6A. PKPU Nomor 5 Tahun 2019 dinilai diperluas artinya.
 

(AZF)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif