Jiwasraya/MI/Ramdani
Jiwasraya/MI/Ramdani

Dasar Penghitungan BPK dalam Kasus Jiwasraya Dipertanyakan

Nasional kasus korupsi Jiwasraya
Siti Yona Hukmana • 15 September 2020 22:14
Jakarta: Terdakwa kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Benny Tjokrosaputro mempertanyakan dasar penghitungan kerugian negara dalam kasus Jiwasraya. Dia meragukan hasil penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terutama terkait alokasi Jiwasraya pada saham PT Hanson International Tbk.
 
"Berdasarkan portofolio investasi Asuransi Jiwasraya total alokasi perseroan pada saham MYRX tidak sampai dua persen," kata Benny melalui keterangan tertulisnya, Selasa, 15 September 2020.
 
Benny mengaku menghitung komposisi penempatan investasi Asuransi Jiwasraya di berbagai saham berdasarkan kapitalisasi pasar atau market capitalization (market cap). Kemudian, dia mengelompokkan dalam sejumlah kelompok saham.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Benny mengatakan Jiwasraya telah menempatkan sekitar 35 persen dana kelolaan di saham dengan underlying emiten Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu, kata dia, ada sekitar 20 persen investasi Jiwasraya ditempatkan di emiten-emiten di bawah Grup Bakrie.
 
"Itu pakai dasar market cap sekarang. Saham-saham Grup Bakrie sudah gocapan (harga 50 perak) semua. Berarti zaman dulu lebih besar, berarti lebih 20 persen. (Sebanyak) 10 saham Bakrie. Yang jelas Hanson itu enggak sampai dua persen," jelas Direktur Utama PT Hanson International Tbk itu.
 
Baca:Benny Tjokrosaputro Bantah 'Goreng Saham' MYRX

Atas dasar itu, dia mempertanyakan penghitungan BPK menentukan kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus Jiwasraya. Pertanyaan itu disampaikan Benny saat menjadi saksi dalam persidangan lanjutan perkara pidana Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst, Senin, 14 September 2020.
 
"(Porsi investasi di MYRX) dua persen, suruh ganti Rp16 triliun? Saya enggak mengerti matematikanya dari mana. Itu pun bukan beli dari saya," tegasnya.
 
Benny menegaskan pihaknya tidak memiliki hubungan dengan Grup Bakrie. Hanya dia pernah mengobrol dan makan bersama Nirwan Bakrie.
 
Terdakwa Heru Hidayat yang juga dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan turut membantah pihaknya berafiliasi dengan Grup Bakrie. Dia juga mempertanyakan proses audit keuangan untuk periode 10 tahun yang rampung dalam dua bulan.

Heru menuturkan saat persidangan menghadirkan saksi ahli dari BPK terungkap bahwa Kejaksaan Agung meminta BPK menghitung kerugian negara dalam perkara tersebut. Permintaan itu, kata dia, diajukan melalui surat pada 30 Desember 2019.
 
Kemudian pada awal Januari 2020, lanjut Heru, BPK memberi surat tugas kepada timnya untuk melakukan audit investigasi. BPK merilis hasil audit itu pada 9 Maret 2020.
 
"Audit 10 tahun dengan 70.000-an transaksi diselesaikan dalam dua bulan ya. Menurut saya, agak saya pertanyakan ya," tutur Heru.
 
(ADN)
Read All



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif