Juru bicara KPK Febri Diansyah - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Juru bicara KPK Febri Diansyah - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

KPK Sesalkan Pemkot Batam Urunan Bantu Koruptor

Nasional kasus korupsi
Juven Martua Sitompul • 23 Januari 2019 20:25
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi menyesalkan kebijakan Pemerintah kota (Pemkota) Batam, yang meminta seluruh PNS di wilayahnya urunan untuk membayar denda terpidana korupsi. Kebijakan ini dinilai tidak mendukung pemberantasan korupsi di tanah air.
 
"Kami sangat sesalkan pihak pemerintah daerah di Batam justru kemarin beredar surat, membuat surat meminta iuran dari para PNS di Batam untuk membantu terpidana korupsi membayarkan denda hasil korupsi," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 23 Januari 2019.
 
Sikap Pemkot Batam dinilai telah menciderai semangat seluruh lembaga, khususnya pemerintah pusat yang gencar memberantas praktik rasuah. Kebijakan ini dianggap tak patut dan berseberangan dengan semangat pemberantasan korupsi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Febri memita pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat yang telah menandatangani surat edaran tersebut. Lembaga Antirasuah menduga, aturan ini syarat kepetingan hingga surat edaran tersebut beredar.
 
‎"Jadi kami minta agar pemeriksaan dilakukan terhadap pihak yang membuat dan kemudian menandatangani surat tersebut, sebenarnya kepentingannya apa?" kata Febri.
 
(Baca juga:KPK Kecewa PNS Koruptor Tak Segera Dipecat)
 
Febri menegaskan pemeriksaan harus dilakukan. Meski, Menteri Dalam Negeri Tjahjo kumolo sudah mencabut surat itu.
 
"Tapi itu tak cukup, pemeriksaan harus dilakukan dan publik berhak mendapatkan informasi kenapa surat itu sampai muncul (sempat terbit)," pungkas Febri.
 
Beredar informasi Pemkot Batam pernah mengeluarkan surat edaran yang meminta para PNS untuk urunan membantu terpidana korupsi, mantan Kasubbag Bantuan Sosial bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam Abd Samad pada 26 Desember 2018.
 
Dalam surat yang ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, H Jefridin, pemerintah kota meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kota Batam untuk 'meringankan beban hukuman' Abd Samad, yang didenda Rp626,36 juta karena tersandung kasus korupsi dana hibah bantuan sosial pemerintah kota Batam untuk guru TPQ pada 2011.
 
Surat tersebut juga ditembuskan kepada Wali Kota Batam, Wakil Wali Kota Batam, Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Batam, serta Inspektorat Daerah Kota Batam. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), M Sahir, membenarkan isi surat tersebut.
 

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif