Pengacara Edward Minta Pengadilan Tipikor Patuhi Putusan Praperadilan

Damar Iradat 10 Mei 2018 04:48 WIB
praperadilan
Pengacara Edward Minta Pengadilan Tipikor Patuhi Putusan Praperadilan
Ilustrasi. Medcom.id/Mohammad Rizal
Jakarta: Tim kuasa hukum Edward Soeryadjaya meminta Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mematuhi putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 

"Saya mohon kepada Pengadilan Tipikor pada Negeri Jakarta Pusat untuk melaksanakan putusan praperadilan yang notabene putusan itu harus dipatuhi oleh siapapun," kata kuasa hukum Edward, Bambang Hartoni di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 9 Mei 2018.

Menurut Bambang, putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menyatakan jika status tersangka terhadap Edward tidak sah secara hukum. Namun, ia menyayangkan sikap Pengadilan Tipikor Jakarta yang tetap berniat membacakan surat dakwaan terhadap Edward.


Ia menjelaskan, dalam putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 102 tahun 2016 menyatakan pokok perkara hukum batal apabila dalam praperadilan pokok perkara utama dinyatakan tidak sah secara hukum. Bambang pun berharap agar Pengadilan Tipikor dapat menjalani putusan praperadilan tersebut.

"Jadi, putusan praperadilan itu yang pertama menggugurkan penetapan tersangka, kedua menggugurkan membatalkan sprindik. Kalau penetapan tersangka sudah dibatalkan dan sprindik sudah dibatalkan. Seluruh pemeriksaan yang ada gugur," tuturnya.

Bambang menilai apabila Pengadilan Tipikor Jakarta tidak menjalankan putusan praperadilan secara otomatis telah melanggar Undang-Undang. Oleh karena itu, ia meminta Pengadilan Tipikor bisa mematuhi aturan tersebut. 

Putra Wiliam Soeryadjaya itu sebelumnya mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan atas status tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana pensiun PT Pertamina (Persero) tahun anggaran 2014-2015 yang disematkan Kejaksaan Agung. PN Jakarta Selatan kemudian mengabulkan gugatan Edward pada 23 April 2018 silam.

Meski gugatan praperadilan telah dimenangkan pihak Edward, sidang perdana perkara itu sudah digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Rabu, 2 Mei 2018 pekan lalu. Jaksa urung membacakan surat dakwaan pekan lalu, lantaran tim kuasa hukum walk out dari ruang sidang. 

Sidang seharusnya dilanjutkan pada hari ini, Rabu, 9 Mei 2018. Namun, lagi-lagi tim kuasa hukum tak bersedia hadir di ruang sidang, karena menilai majelis hakim tidak menghormati putusan praperadilan.

Dalam sidang siang tadi, Ketua Majelis Hakim Sunarso meminta agar Edward mengganti kuasa hukum. Majelis hakim juga menawarkan penasihat hukum dari Pos Bantuan Hukum.

Sebab, menurut Sunarso, ketiadaan penasihat hukum Edward menghambat proses persidangan. Namun, mantan Direktur Ortus Holding itu memohon agar penasihat hukumnya tak diganti. 

Sunarso lalu memberikan tenggat waktu agar Edward kembali berkomunikasi dengan penasihat hukumnya hingga Rabu pekan depan, 16 Mei 2018. Apabila gagal, Edward dapat mengganti dengan penasihat hukum lain dari Posbakum PN Jakarta Pusat.

“Apabila belum juga didampingi penasehat hukum, majelis akan menunjuk kuasa hukum dari Posbakum,” tegas Sunarso.




(DRI)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id