Suap. Ilustrasi: Medcom.id/M Rizal
Suap. Ilustrasi: Medcom.id/M Rizal

Bos Sinar Mas Kalteng Didakwa Menyuap Legislator

Nasional kasus suap
Nur Azizah • 11 Januari 2019 14:26
Jakarta: Direktur Operasional Sinar Mas Kalimantan Tengah Willy Agung Adipradhana dan Department Head Document and License Perkebunan Sinar Mas Teguh Dudy Syamsuri Zaldy didakwa menyuap sejumlah anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng). Total suap yang diberikan sekitar Rp240 juta.
 
Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Nugraha menyampaikan uang dibagikan ke Ketua Komisi B DPRD Kalteng Borak Milton, Sekretaris Komisi B DPRD Kalteng Punding Ladewiq, serta dua anggota Komisi B DPRD Kalteng Edy Rosada dan Arisavanah. Suap diduga untuk mempengaruhi sikap DPRD.
 
"Suap itu agar penyelenggara negara tersebut tidak melakukan rapat dengar pendapat (RDP) terkait dugaan pencemaran limbah sawit di Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah," kata Budi saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Jumat, 11 Januari 2018.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Alhasil, Komisi B DPRD Kalteng tak menggelar RDP dan memeriksa izin hak guna usaha (HGU) PT Binasawit Abadi Pratama (PT BAP), anak usaha Sinar Mas. Perusahaan tersebut tidak memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPH) dan belum ada plasma.
 
"Pembiaran ini telah bertentangan dengan kewajiban Borak Milton, Punding, Edy Rosada, Arisavanah dan anggota Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah lainnya," ujar Budi.
 
Dalam surat dakwaan tersebut, Teguh meminta Komisi B untuk meluruskan berita tentang PT BAP di media massa serta tidak dilakukannya RDP. Borak menyanggupi.
 
Baca: Suap Pengawasan Pencemaran Lingkungan Kalteng Terus Disidik
 
Untuk memenuhi keinginan Teguh, ada harga yang harus dipenuhi, yakni Rp300 juta. Borak mematok harga Rp20 juta untuk 12 orang. Dengan adanya uang pelicin tersebut, PT BAP batal dipanggil dalam RDP.
 
"Dia juga dinyatakan tidak melakukan pencemaran limbah sawit di Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan Propinsi Kalimantan Tengah, tidak mempermasalahkan PT BAP belum memiliki HGU, tidak mempermasalahkan mengenai tidak adanya IPPH dan belum pernah ada plasma serta meminta pihak Komisi B melakukan klarifikasi ke media massa bahwa PT BAP tidak bersalah atas kerusakan lingkungan yang terjadi di Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan Propinsi Kalimantan Tengah," jelas Budi.
 
Atas perbuatannya, Teguh dan Willy diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif