Ilustrasi/Medcom.id
Ilustrasi/Medcom.id

PT NKE Menghadapi Vonis

Nasional kasus korupsi
Damar Iradat • 03 Januari 2019 09:29
Jakarta: PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) menghadapi vonis hakim hari ini. PT NKE terjerat kasus korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana.

Sidang vonis digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 3 Januari 2019. Sebelumnya, PT NKE dituntut membayar pidana denda Rp1 miliar dan uang pengganti sejumlah Rp189,732 miliar.

Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai PT NKE terbukti korupsi dalam sejumlah proyek pemerintah. PT NKE merupakan korporasi pertama yang diproses pidana oleh KPK.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



Baca: PT NKE Tak Mau Dihukum Sendirian PT NKE diwajibkan membayar selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Jika tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan, harta benda disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

PT NKE memperoleh keuntungan Rp240,098 miliar dari delapan proyek pemerintah yang mereka kerjakan. Perusahaan yang sebelumnya bernama PT Duta Graha Indah (DGI) itu memperoleh pekerjaan tersebut dari mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

Uang pengganti tersebut diambil dari jumlah keuntungan tersebut dikurangi uang sebesar Rp51,36 miliar yang sudah disetor ke kas negara atas putusan pengadilan terhadap mantan Direktur Utama PT DGI, Dudung Purwadi. Jaksa juga menuntut agar PT NKE dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk mengikuti lelang proyek pemerintah selama dua tahun.

Baca: PT NKE Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp189,732 Miliar

PT NKE sebelumnya didakwa melakukan korupsi bersama-sama mantan Direktur Utama PT NKE Dudung Purwadi. Eks anggota DPR Muhammad Nazarudin dan eks Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Udayana Made Meregawa juga diduga terlibat.

Mereka diduga sengaja membuat kesepakatan memenangkan PT NKE dalam lelang proyek pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana. Perbuatan tersebut menguntungkan PT NKE Rp25 miliar dan memperkaya Nazarudin beserta perusahaannya, PT Anak Negeri, PT Anugerah Nusantara, dan Grup Permai Rp10 miliar.

Dalam proses persidangan juga terungkap NKE memberi sejumlah uang kepada anggota DPR. Pemberian uang ke anggota dewan itu melalui Nazaruddin.

Baca: Pencabutan Hak PT NKE Peringatan buat Korporasi Lain

PT NKE mengerjakan sejumlah proyek pemerintah atas bantuan Nazaruddin. Setelah perusahaan itu mendapat pembayaran proyek yang diajukan, uang diserahkan kepada Nazaruddin untuk mengganti fee yang diberikan Nazaruddin kepada sejumlah anggota DPR RI.

Jaksa menyatakan PT NKE melanggar Pasal 2 ayat 1 Juncto Pasal 18 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP.


(OJE)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi