Suasana di depan Gedung Mahkamah Konstitusi. Foto: Medcom.id/Faisal Abdalla
Suasana di depan Gedung Mahkamah Konstitusi. Foto: Medcom.id/Faisal Abdalla

Maki Segera Jalani Sidang Gugatan Perppu Korona

Nasional Virus Korona
Candra Yuri Nuralam • 16 Mei 2020 13:54
Jakarta: Masyarakat Antikorupsi Indonesia (Maki) segera menjalani sidang gugatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Sidang pertama di Mahkamah Konstiusai (MK) dijadwalkan Rabu, 20 Mei 2020.
 
"Agenda sidang mendengarkan penjelasan DPR dan pendapat Presiden (Joko Widodo)," kata Koordinator Maki Boyamin Saiman kepada Medcom.id, Sabtu, 16 Mei 2020.
 
Boyamin siap menghadiri sidang itu. Dia ingin mendengarkan alasan DPR dan pemerintah membuat peraturan itu. Dia harap DPR dan pemerintah hadir.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kami selaku rakyat harus diberi penjelasan apa dan kenapa harus ada Perppu Korona yang didalamnya terdapat kekebalan absolut bagi pejabat keuangan yang ada pada Pasal 27 dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 itu," ujar Boyamin.
 
Boyamin meminta Presiden Joko Widodo tak mangkir dalam panggilan. Jika tidak bisa datang, Maki ingin Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly atau Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sebagai pengganti.
 
"Kami berharap Presiden tidak diwakili oleh pejabat eselon II atau III karena bukan pengambil kebijakan karena nanti dapat dipastikan tidak mampu memberikan penjelasan secara logis dan ilmiah," tutur Boyamin.
 
Dalam persidangan, Maki menyiapkan empat orang ahli hukum dan dua orang ahli ekonomi keuangan. Maki siap bergelut dengan pemerintah di persidangan demi membatalkan Perppu Korona.
 
Maki menggugat Perppu Nomor 1 Tahun 2020 setelah disahkan DPR menjadi undang-undang (UU). Target utama Maki yakni Pasal 27 aturan itu.
 
Pasal 27 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dinilai bisa membuat pejabat negara kebal dari hukum di tengah wabah virus korona. Hal ini dinilai berbahaya dan bisa diselewengkan pihak mana pun.
 
Baca: Perppu 1 Tahun 2020 Tak Melindungi Koruptor
 
Pasal 27 Ayat 2 Perppu Covid-19 berbunyi, "Anggota KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan."
 
Pasal 27 ayat 3 berbunyi, "Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara."
 

(OGI)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif