Buronan kasus korupsi cessie (hak tagih) Bank Bali Djoko Tjandra. MI/Soleh
Buronan kasus korupsi cessie (hak tagih) Bank Bali Djoko Tjandra. MI/Soleh

Alasan Pencabutan Red Notice Djoko Tjandra Harus Diusut

Nasional kasus korupsi
Anggi Tondi Martaon • 11 Juli 2020 06:00
Jakarta: Jaksa Agung ST Burhanuddin diminta mengusut pencabutan red notice buronan korupsi hak tagih Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra. Terutama memastikan informasi tidak adanya permintaan perpanjangan red notice ke National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia.
 
"Dia harus mengecek ke bawah apakah benar tidak ada permintaan itu (perpanjangan red notice Djoko Tjandra)," kata Anggota Komisi III Nasir Djamil kepada Medcom.id, Jumat, 10 Juli 2020.
 
Menurut Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, motif tidak diajukan permintaan red notice Djoko Tjandra harus didalami. Evaluasi harus segera dilakukan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Dan dijelaskan kepada publik," kata dia.
 
Nasir juga mempertanyakan tidak adanya permintaan pengajuan red notice tersebut. Mengingat, Djoko Tjandra masih buron dan berada di luar negeri.
 
Baca: Alasan Pencabutan Red Notice Djoko Tjandra Dinilai Naif
 
"Apa betul tidak ada permintaan. Kalau betul tidak ada permintaan wajar dong kalau kemudian (NCB Interpol Indonesia) tidak memperpanjang status red notice Djoko Tjandra," ujar dia.
 
Pihak Imigrasi menyebutkan status red notice Djoko berakhir sejak Mei 2020. Keputusan itu berdasarkan pemberitahuan NCB Interpol Indonesia.
 
"Pada 5 Mei 2020 ada pemberitahuan dari Sekretaris NCB Interpol bahwa dari red notice atas nama Djoko Soegiarto Tjandra telah terhapus dari sistem berbasis data karena tidak ada permintaan lagi dari Kejaksaan Agung RI," kata Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Arvin Gumilang di Jakarta, Selasa, 30 Juni 2020.
 

(JMS)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif