Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Himpunan Pemuda dan Mahasiswa NTB Jakarta demo di depan Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 19 Mei 2022. Foto: Medcom.id/Siti Yona Hukmana.
Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Himpunan Pemuda dan Mahasiswa NTB Jakarta demo di depan Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 19 Mei 2022. Foto: Medcom.id/Siti Yona Hukmana.

Dianggap Bertindak Represif, Kapolres Bima Diminta Dicopot

Siti Yona Hukmana • 20 Mei 2022 07:46
Jakarta: Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Himpunan Pemuda dan Mahasiswa NTB Jakarta demo di depan Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 19 Mei 2022. Mereka mengutuk keras tindakan represif aparat kepolisian di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).
 
Mereka menhyerukan empat tuntutan. Salah satunya, meminta Mabes Polri mencopot AKBP Heru Sasongko sebagai Kapolres Bima. 
 
"Karena bertindak represif dalam membubarkan aksi aktivis mahasiswa di Kabupaten Bima," kata Koordinator Aksi, Abdul Muis di lokasi, Kamis, 19 Mei 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Tuntutan kedua, mendesak Mabes Polri mengevaluasi kinerja Polres Bima dan seluruh jajarannya. Mereka menganggap jajaran Polres Bima gagal menegakkan hukum, menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), serta sengaja memprovokasi masyarakat Bima agar melegitimasi tindakan represif tersebut.
 
Kemudian, massa aksi meneriakkan tuntutan mencopot Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) Irjen Djoko Poerwanto. Djoko disebut telah melegitimasi tindakan brutal Kapolres Bima. 
 
"(Keempat) meminta Mabes Polri untuk segera membebaskan 10 aktivis mahasiswa Bima yang ditangkap secara paksa oleh Kapolres Bima dan dibawa ke Polda NTB, " ungkap Abdul. 
 
Dia menuturkan Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Hak menyatakan pendapat, kata dia, sebagai bagian dari HAM yang diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
 
Salah satu implementasi kebebasan berpendapat dan berekspresi ialah melalui unjuk rasa. Ia menekankaan unjuk rasa merupakan salah satu mekanisme penyampaian pendapat oleh masyarakat kepada pemerintah atau institusi terkait isu yang dinilai meresahkan rakyat.
 
"Dengan maksud untuk menyampaikan keluh kesah masyarakat terhadap pemenuhan haknya," kata Abdul.
 
Baca: Kompolnas Kritik Usulan Pemecatan Anggota Polisi Pemakai Narkoba
 
Dia mengatakan dalan sistem demokrasi, hak warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum adalah sah secara konstitusional dan merupakan tanggung jawab aparat kepolisian untuk melakukan pengamanan. Namun, kata dia, justru banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oknum penegak hukum.
 
Salah satunya, terjadi pada aksi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Monta. Demonstrasi yang menuntut perbaikan infrastruktur jalan di Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, pada 11 Mei 2022 itu dibubarkan secara paksa oleh personel Polresta Bima.
 
Menurut Abdul, tindakan represif dan upaya kriminalisasi 10 aktivis/mahasiswa yang dilakukan oleh Kapolres Bima AKBP Heru Sasongko adalah tindakan melawan undang-undang. Sekaligus, mencoreng wajah institusi Polri dan bertentangan dengan semangat konsep Presisi yang digaungkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 
 
"Di sisi lain, sikap Kapolda NTB Irjen Djoko Poerwanto juga patut dipertanyakan, ada kesan bahwa Kapolda NTB telah melegitimasi tindakan brutal Kapolres Bima, " tutur Abdul. 
 
Abdul mengatakan hal lain yang perlu disorot adalah adanya tindakan provokasi yang dilakukan personel Polresta Bima terhadap masyarakat. Hal itu diketahui dari munculnya video-video dukungan dari masyarakat kepada polisi yang telah bertindak represif terhadap massa aksi. 
 
"Video itu disinyalir diambil dengan cara paksa. Beberapa video yang beredar memperlihatkan pengakuan beberapa siswa yang ditekan agar mendukung tindakan represif tersebut," ungkap Abdul.
 
(AGA)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif