Ilustrasi/Medcom.id
Ilustrasi/Medcom.id

Kejari Jaktim Buka Peluang Tetapkan Tersangka Baru Kasus Tanah di Cakung

Nasional dki jakarta sengketa tanah
Juven Martua Sitompul • 11 Januari 2021 13:59
Jakarta: Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Timur (Jaktim) membuka peluang menetapkan tersangka baru dalam kasus tanah di Cakung Barat. Kejari telah menetapkan mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah DKI Jakarta berinisial JY dan AH sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp1,4 triliun itu.
 
Kejari Jaktim berkomitmen untuk membongkar tuntas kasus tersebut. Termasuk membuka kemungkinan menjerat pihak lain selain kedua orang itu jika ditemukan bukti yang cukup.
 
Kepala Kejari Jaktim Yudi Kristiana memastikan kasus ini tak hanya berhenti pada dua tersangka itu. Masih terbuka kemungkinan adanya tersangka lain, apalagi dalam surat perintah penyidikan selain JY dan AH ada kata ‘dan kawan-kawan’.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Sprindiknya itu JY dan AH, dkk. Artinya bahwa terbuka kemungkinan untuk misalnya berdasarkan hasil penyidikan ditemukan fakta baru tentang kemungkinan penetapan tersangka. Dalam penyidikan itu kan dinamis," ujar Yudi saat dihubungi, Senin, 11 Januari 2020.
 
Baca: Eks Kakanwil BPN Jakarta Tersangka Korupsi Tanah di Cakung Barat
 
Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Jaktim segera memeriksa kedua tersangka untuk melengkapi berkas perkara. Meski demikian, Yudi enggan mengungkapkan detail langkah yang akan diambil dengan alasan bisa mengganggu proses penyidikan.
 
“Kita lihat saja seperti apa," tuturnya. 
 
Hal senada juga disampaikan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Jaktim Milano. Dia mengamini pihaknya masih mengumpulkan bukti-bukti untuk mengejar pihak-pihak lain yang disinyalir terlibat dalam kasus tersebut.
 
"Kita lihat perkembangan nanti terhadap dukungan alat bukti di penyidikan maupun di persidangan nanti," ujar Milano.
 
JY dan AH diduga melakukan korupsi dengan modus membatalkan 38 sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4931 tertanggal 20 Desember 2019 di Kampung Baru, RT 009/RW008, Kecamatan Cakung Barat, Kota Jakarta Timur. Sertifikat yang dibatalkan tersebut sebelumnya atas nama PT SV yang selanjutnya diterbitkan sertifikat baru tersebut atas nama AH dengan luas 77.852 meter persegi.
 
Perbuatan ini menyebabkan kerugian Rp1,4 triliun. Kedua tersangka dikenakan Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 KUHP Atau Kedua Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif