Ilustrasi Gedung KPK. Medcom/Fachri Audhia Hafiez
Ilustrasi Gedung KPK. Medcom/Fachri Audhia Hafiez

KPK Panggil Kadisdik Kutai Timur

Nasional kpk Kasus Suap
Fachri Audhia Hafiez • 15 Oktober 2020 10:48
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, Roma Malau. Roma diperiksa terkait kasus dugaan suap pekerjaan infrastruktur di Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada 2019-2020.
 
"Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka M (Kepala Badan Pendapatan Daerah Kutai Timur Musyaffa)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis, 15 Oktober 2020.
 
Ali belum memerinci keterkaitan Roma dengan Musyaffa. Keterangan para saksi diduga untuk mempertajam berkas penyidikan Musyaffa.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


KPK telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pekerjaan infrastruktur di Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada 2019-2020. Lima tersangka penerima suap, yakni Bupati nonaktif Kutai Timur Ismunandar, Ketua DPRD nonaktif Kutai Timur Encek Unguria, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Suriansyah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Aswandini, serta Musyaffa. Tersangka pemberi suap, yakni kontraktor Aditya Maharani dan pihak swasta Deky Aryanto.
 
Baca: Dua Penyuap Bupati Kutai Timur Segera Diadili
 
Ismunandar diduga menerima Rp2,1 miliar dan Rp550 juta dari Aditya dan Deky melalui Suriansyah dan Musyaffa. Ismunandar, Suriansyah, Musyaffa, dan Aswandini juga diduga menerima tunjangan hari raya (THR) masing-masing Rp100 juta. Kemudian, ditransfer Rp125 juta untuk kepentingan kampanye Ismunandar.
 
Penerima suap dijerat Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Sementara itu, pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif