KPK Ingatkan Masyarakat tak Pilih Calon Terindikasi Korupsi

Juven Martua Sitompul 03 Mei 2018 04:30 WIB
kpkpilkada serentak
KPK Ingatkan Masyarakat tak Pilih Calon Terindikasi Korupsi
Juru bicara KPK Febri Diansyah. (Foto: MI/Susanto).
Jakarta: Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2018 bakal digelar dalam waktu dekat. Namun, dari ratusan calon yang telah ditetapkan, ada sejumlah nama yang terseret dalam sengkarut perkara dugaan korupsi.

Juru bicara KPK Febri Diansyah pun kembali mengingatkan agar masyarakat tidak mengabaikan rekam jejak setiap calon kepala daerahnya masing-masing.

‎"Track record para calon sebaiknya jadi pertimbangan bagi masyarakat, karena hal ini penting agar misalnya untuk pelaku kasus korupsi agar di kemudian hari tidak terulang kembali, dan itu kan yang dirugikan masyarakat sendiri‎," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 2 Mei 2018.


Salah satu nama calon yang pernah berurusan dengan lembaga Antikorupsi yakni calon Gubernur Bali I Wayan Koster. Nama Koster sendiri kerap disebut dalam sejumlah perkara rasuah besar misalnya kasus korupsi Kemendiknas, Hambalang, Wisma Atlet, dan suap pembangunan Universitas Udayana.

Selain I Wayan ada juga calon Gubernur Jawa Barat, TB Hasanudin yang disebut-sebut dalam kasus dugaan suap pengadaan satelit monitoring Bakamla. Tak hanya itu, saat ini ada sekitar enam orang calon kepala daerah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Di sisi lain, Febri mengultimatum para calon petahana untuk tidak ikut terlibat dalam tindakan-tindakan koruptif pada proses Pilkada. Khususnya tidak menyalahgunakan wewenangnya dalam penggunaan anggaran.

"Para calon kami ingatkan, proses pilkada itu dijalankan secara demokratis tentu saja, tidak ada politik uang, dan juga kalau terpilih nanti harus jauh lebih dapat hati-hati (serta menghindari) praktik-praktik korupsi," ujar dia.

Pada kesempatan itu, Febri meminta masyarakat aktif mengawasi jalannya pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Setiap warga diharapkan mau melapor ke penegak hukum atau penyelenggara Pilkada jika menemukan adanya politik uang.

"Kalau masyarakat menemui misalnya ada poltiik uang, ingin membeli suara masyarakat, maka kami imbau agar melapor (ke penyelenggara dan pengawas pemilu), dan untuk calon-calon jangan gunakan APBD untuk membeli suara," pungkasnya.



(HUS)