KPK Kantongi Nama Ketua Fraksi Penikmat KTP-el

Juven Martua Sitompul 20 Februari 2018 05:01 WIB
korupsi e-ktp
KPK Kantongi Nama Ketua Fraksi Penikmat KTP-el
Ilustrasi: KTP elektronik. Antara/Irwansyah Putra.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama yang diduga ikut kecipratan uang korupsi KTP-el. Termasuk nama Ketua Fraksi yang disebut menerima fee dari proyek bernilai Rp5,8 triliun tersebut.

Nama-nama Ketua Fraksi penerima fee itu diungkap oleh terpidana Muhammad Nazaruddin saat bersaksi di sidang perkara korupsi KTP-el dengan terdakdwa Setya Novanto. Dalam sidang, Nazaruddin menyebut besaran fee untuk ketua fraksi tidak sama atau bervariasi.

"Gini kalau informasi tentang dugaan jatah pada pihak-pihak tertentu itu sudah kita dapatkan sejak penyidikan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 19 Februari 2018.


Febri juga mengakui kalau nama-nama penerima aliran uang haram dari proyek KTP-el sudah diuraikan dalam dakwaan Irman dan Sugiharto. Dalam dakwaan disebutkan bahwa proyek KTP-el dikuasai oleh tiga partai yakni PDIP, Partai Golkar dan Partai Demokrat.

Tak hanya itu dalam dakwaan disebut PDIP menerima sebesar Rp80 miliar, Partai Golkar senilai Rp150 miliar dan Partai Demokrat sebanyak Rp150 miliar.

"Sudah kita uraikan di dakwaan tapi kita kan perlu membedakan antara misalnya dalam satu pertemuan pihak-pihak tertentu dikatakan ada rencana jatah atau lokasi untuk orang-orang tertentu itu kita uraikan sebagai bentuk pembuktian ada indikasi persekongkolan sejak proses pembahasan anggaran ataupun proses pengadaannya," ujar dia.

Meski telah diuraikan dalam dakwaan, KPK tetap harus berhati-hati dalam menjerat pihak yang diduga ikut terlibat. Menurut Febri, pihaknya perlu waktu untuk membuktikan semua keterlibatan pihak-pihak tersebut.

"Apakah orang-orang tersebut akhirnya menerima sejumlah uang atau sejumlah fasilitas hal itu tentu perlu pembuktian lebih lanjut itulah yang sedang kita lakukan saat ini," kata Febri.

"Ada proses yang tidak sebentar cukup panjang jadi ketika ada saksi yang mengatakan misalnya Nazaruddin mengatakan sesuatu hal itu tentu harus kita kroscek dan kita lihat kesesuaiannya dengan bukti-bukti yang lain poin pentingnya," pungkas Febri.



(LDS)