Terdakwa Jumhur Hidayat saat sidang tuntutan. Medcom.id/Aria Triyudha
Terdakwa Jumhur Hidayat saat sidang tuntutan. Medcom.id/Aria Triyudha

Jumhur Hidayat Sebut Cuitan Soal Omnibus Law Tak Populer

Nasional Demo Buruh demo massa hoax Omnibus Law UU Cipta Kerja
Aria Triyudha • 23 September 2021 17:13
Jakarta: Terdakwa kasus penyebaran berita bohong Jumhur Hidayat menilai tuntutan tiga tahun penjara sangat berat. Dia menyebut cuitan di akun Twitter miliknya menyangkut Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) yang dinilai menyebabkan berita bohong sehingga menimbulkan keonaran tak populer.
 
"Pengacara bisa menyampaikan dan punya banyak bukti bahwa tweet (cuitan) saya itu enggak banyak dibaca orang," kata Jumhur usai pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jalan Raya Ampera, Jaksel, Kamis, 23 September 2021.
 
Aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu menyebut hal itu terungkap dari analisis ahli. "Ternyata tweet saya tidak berdampak di media sosial," tegas Jumhur.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Jumhur mencuit dua hal soal Omnibus Law Cipta Kerja. Salah satunya tentang buruh bersatu menolak Omnibus Law UU Ciptaker yang akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa kuli dan terjajah.
 
Dia menyebut cuitan menyertakan link berita. Berita terkait 35 investor asing resah dan bersurat ke Presiden Joko Widodo terkait Omnibus Law UU Ciptaker.
 
"Saya mengutip berita di Kompas.com yang ternyata menurut jaksa Kompas berbohong, isinya adalah 35 investor asing yang resah dan bersurat ke Presiden, jadi ini hanya memberitakan Kompas, memberitakan surat ke Presiden dari 35 investor, ada suratnya dan itu fakta," terang Jumhur.
 
Jumhur menyebut cuitannya mengutip berita dengan menambahkan satu kalimat. Sebab, dia terkejut dengan pernyataan para investor itu.
 
"Kemudian 35 investor, kata kepala BKPM itu, tidak pernah berinvestasi, karena kalau investasi itu tidak harus nama di situ tapi anak perusahaan dan lain, karena Kepala BPKM menyampaikan begitu, maka artinya Kompas bohong, jadi ini tidak nyambung ya," ujar dia.
 
Muhammad Jumhur Hidayat dituntut tiga tahun penjara terkait kasus penyebaran berita bohong. Jaksa menilai Jumhur terbukti secara sah melakukan tindak pidana menyiarkan berita bohong terkait Omnibus Law UU Ciptaker sehingga menciptakan keonaran di kalangan masyarakat.
 
Jumhur dinilai melanggar Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Sebelumnya, dalam persidangan, Kamis, 21 Januari 2021, Jumhur Hidayat didakwa menyebarkan berita bohong melalui akun Twitter miliknya @jumhurhidayat.
 
Terdapat dua kalimat yang dinilai berita bohong. Pertama, cuitan yang diunggah pada 25 Agustus 2020 lalu pukul 13.15 WIB. Jumhur menyebut 'Buruh bersatu tolak Omnibus Law yang akan membuat Indonesia menjadi bangsa kuli dan terjajah'.
 
Kedua, pada 7 Oktober 2020, pukul 08.17 WIB. Jumhur menyebut 'UU ini memang untuk INVESTOR PRIMITIF dari RRC dan PENGUSAHA RAKUS. Kalau INVESTOR BERADAB ya seperti di bawah ini. 35 Investor Asing Nyatakan Keresahannya terhadap Pengesahan UU Cipta Kerja, klik untuk baca: https://kmp.im/AGA6M2'.
 
Jaksa menilai cuitan tersebut memunculkan keonaran di tengah masyarakat. Unggahan Jumhur memicu protes masyarakat melalui unjuk rasa. Aksi di antaranya terjadi pada 8 Oktober 2020 dan berakhir ricuh.
 
Baca: Kasus Berita Bohong, Petinggi KAMI Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara
 
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif