Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: Fachri Audhia Hafiez/Medcom.id
Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: Fachri Audhia Hafiez/Medcom.id

Petinggi Almega Alam Semesta Dipanggil KPK

Nasional kasus suap
Theofilus Ifan Sucipto • 28 November 2019 11:41
Jakarta: Kepala Marketing PT Almega Alam Semesta Tatang Zaelani dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tatang bakal bersaksi untuk kasus dugaan suap pengurusan dana alokasi khusus (DAK) Dumai.
 
“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi dari tersangka ZAS (Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Singkah)” kata juru bicara KPK Febri Diansyah, saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis 28 November 2019.
 
Belum diketahui keterkaitan Tatang dalam kasus ini. Namun, Tatang diduga mengetahui banyak ihwal rasuah ini.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


KPK menetapkan Zulkifli sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Pada perkara pertama, Zulkifli diduga menyuap pejabat Kementeriaan Keuangan Yaya Purnomo dan koleganya sebesar Rp550 juta.
 
Suap diduga terkait pengurusan anggaran DAK APBN-P 2017 dan APBN 2018 Kota Dumai. Penetapan tersangka ini pengembangan dari perkara suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah dalam RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018.
 
Dalam perkara itu, KPK telah menyeret empat orang ke meja hijau, yakni Anggota Komisi XI DPR, Amin Santono, perantara suap, Eka Kamaluddin, Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Yaya Purnomo, serta kontraktor, Ahmad Ghiast. Mereka pun divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Jakarta.
 
Pada perkara kedua, Zulkifli diduga menerima ‎gratifikasi sebesar Rp50 juta dan fasilitas kamar hotel di Jakarta. Gratifikasi diduga berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban.
 
Zulkifli disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
Dalam perkara gratifikasi, Zulkifli dijerat dengan Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif