Ilustrasi KPK. Foto: Antara/Muhammad Adimaja.
Ilustrasi KPK. Foto: Antara/Muhammad Adimaja.

Dewan Pengawas KPK Berpotensi Menimbulkan Konflik Kepentingan

Nasional kpk Dewan Pengawas KPK
Cahya Mulyana • 15 Desember 2019 19:56
Jakarta: Pengisi jabatan dewan pengawas (Dewas) KPK harus mendukung pemberantasan korupsi. Hal itu untuk mencegah potensi konflik kepentingan.
 
"Potensi itu, konflik kepentingan di dewas, bisa saja terjadi. Yang bisa dilahkan yaitu mencegah terjadinya konflik kepentingan, yaitu dengan memilih figur yang pro pemberantasan korupsi," kata Direktur Pusat Studi Hukum dan Teori Konstitusi Universitas Kristen Satya Wacana, Umbu Rauta, kepada Media Indonesia, Minggu, 15 Desember 2019.
 
Menurut dia, kualifikasi normatif dewas mengacu pada Undang-Undang KPK. Presiden juga dapat menentukan kriteria atau kualifikasi tambahan sejauh untuk memperoleh figur atau sosok yang pro terhadap pemberantasan korupsi. Termasuk, memastikan potensi konflik kepentinga gagal muncul dengan memilih orang-orang berintegritas tinggi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Sudah barang tentu, publik menaruh harapan besar terhadap Presiden agar sungguh-sungguh menunjuk figur yang minim resistensinya, atau dengan kata lain figur ata sosok yang tidak memiliki cacat secara integritas dan moral," papar dia.
 
Umbu enggan menjawab saat ditanya soal figur yang tepat untuk mengisi jabatan tersebut. Dia beralasan tak mau memengaruhi keputusan Presiden.
 
"Soal nama biarlah Presiden yang menentukan sesuai kualifikasi yang ada. Saya pribadi tidak keberatan dengan nama itu (seperti Artidjo Alkostar, Todung Mulya Lubis, dan Buya Syafii Maarif), namun saya tidak pada posisi mengusulkan," pungkas dia.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif