Politikus PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka dan terdakwa kasus UU ITE, Baiq Nuril. Foto: Medcom.id/Nur Azizah.
Politikus PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka dan terdakwa kasus UU ITE, Baiq Nuril. Foto: Medcom.id/Nur Azizah.

Ombudsman: Kasus Baiq Nuril Wake Up Call

Nasional pelecehan seksual
Sri Yanti Nainggolan • 17 Juli 2019 17:14
Jakarta: Ombudsman menilai kasus terdakwa kasus informasi dan transaksi elektronik (ITE) Baiq Nuril Maknun adalah panggilan untuk bangun bagi penangan kasus perempuan dan anak. Kasus ini adalah kedaruratan, terutama pada sistem administrasi pemidanaan kasus perempuan dan anak.
 
"Ini adalah wake up call. Ada yang perlu diperhatikan selain KUHP, KUHAP dan delik," kata anggota Ombudsman Ninik Rahayu di Kantor Ombudsman Jalan HR Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu, 17 Juli 2019.
 
Menurut dia, pemberian amnesti bagi Baiq Nuril akan menjadi terobosan. Namun, pemberian amnesti tidak berarti menghilangkan kesalahan Baiq, yaitu hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Untuk itu, dalam rapat pleno Senin, 8 Juli 2019, Ombudsman tetap mengkaji proses hukum pidana perempuan dan anak seperti kasus Baiq Nuril dan kasus-kasus serupa. Ombudsman bakal memastikan penanganan kasus sesuai aturan.
 
Pada tingkat kepolisian, contoh dia, ada Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Sementara itu, Mahkamah Agung (MA) telah menelurkan Peraturan MA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
 
Ninik menekankan kedua aturan ini menyebutkan penanganan perempuan dan anak sebagai korban, saksi, atau pihak dipertimbangkan secara khusus. Untuk itu, tim kajian yang dipimpin anggota Ombudsman Adrianus Meliala akan terus mengawal kasus Baiq Nuril.
 
Sebelumnya, MA menolak permohonan peninjauan kembali (PK) Nuril. Mantan Guru Honorer SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), itu dianggap bersalah melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.
 
Baca: Baiq Nuril: Terima Kasih Pak Presiden
 
Kasus ini bermula saat Baiq Nuril menerima telepon dari kepala sekolah (kepsek) berinisial M pada 2012. M bercerita tentang hubungan badannya dengan seorang wanita yang dikenal Nuril. Merasa dilecehkan, Nuril merekam perbincangan tersebut.
 
Pada 2015, rekaman itu beredar luas di masyarakat Mataram sehingga M marah. Dia melaporkan Nuril ke polisi. M menilai tindakan Nuril membuat malu keluarganya. Akibat laporan itu, Nuril menjalani proses hukum hingga persidangan.
 
Pengadilan Negeri Mataram memvonis bebas Nuril. Namun, jaksa mengajukan banding hingga tingkat kasasi. MA kemudian memberi vonis hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta karena dianggap melanggar Pasal 27 ayat 1 juncto Pasal 45 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008.
 
Kasus ini menimbulkan polemik. Baiq Nuril dinilai sebagai korban pelecehan seksual dalam percakapan itu. Presiden Joko Widodo pun mempersilakan Baiq Nuril mengajukan amnesti.

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif