Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih. MI/Bary Fathahilah
Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih. MI/Bary Fathahilah

KPK 'Garap' Eni Saragih

Nasional kasus suap
Juven Martua Sitompul • 10 Oktober 2019 10:23
Jakarta: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih. Dia diperiksa terkait kasus suap pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambagan Batubara (PKP2B) PT AKT di Kementerian ESDM.
 
“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SMT (Pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk, Samin Tan),” kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2019.
 
Belum dijelaskan detail hal yang akan digali penyidik dari politikus Golkar tersebut. Namun, penetapan tersangka Samin Tan merupakan pengembangan dari perkara yang lebih dulu menjerat Eni.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Samin Tan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-I. Samin Tan diduga telah menyuap Eni.
 
Eni disuap untuk membantu pengurusan terminasi kontrak PKP2B PT AKT di Kementerian ESDM. PT AKT telah diakuisisi oleh PT Borneo Lumbung Energi dan Metal.
 
Eni menyanggupi permintaan Samin Tan. Eni selaku anggota Panja Minerba di Komisi VII DPR RI bahkan menggunakan forum rapat dengar pendapat untuk memengaruhi pihak Kementerian ESDM.
 
Dalam proses penyelesaian, Eni diduga meminta sejumlah uang kepada Samin Tan untuk keperluan Pilkada suaminya, Muhammad Al Khadziq di Kabupaten Temanggung. Pemberian itu terjadi dalam dua tahap melalui staf Samin Tan dan tanaga ahli Eni Maulani Saragih.
 
Pertama, pada 1 Juni 2018 sebanyak Rp4 miliar dan pemberian kedua terjadi pada 22 Juni 2018 sebanyak Rp1 miliar. Total suap yang diterima Eni Maulani Saragih dari Samin Tan sebanyak Rp5 miliar.
 
Samin Tan disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
 

(SUR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif