Juru bicara KPK Febri Diansyah - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Juru bicara KPK Febri Diansyah - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

KPK Geledah Sejumlah Lokasi di Medan

Nasional kasus suap
M Sholahadhin Azhar • 30 Oktober 2019 21:22
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah dan memeriksa sejumlah saksi di Medan terkait kasus suap proyek dan promosi jabatan yang menjerat Wali Kota Medan nonaktif Tengku Dzulmi Eldin.
 
"Sejak kemarin dan hari ini penyidik telah melakukan penggeledahan di dua tempat di kota Medan terkait dengan TPK Suap Terkait dengan Proyek dan Jabatan pada Pemerintah Kota Medan Tahun 2019," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah di kantor KPK, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019.
 
Pada Selasa, 29 Oktober 2019, tim menggeledah rumah seorang saksi bernama Yencel alias Ayen. Dalam penggeledahan tersebut, KPK menyita sejumlah dokumen proyek dan barang bukti elektronik.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sementara hari ini, tim menggeledah rumah seorang saksi bernama Farius Fendra alias Mak te di Kota Medan. Febri mengimbau pihak terkait bersikap kooperatif.
 
"Termasuk saksi Farius Fendra yang direncakan akan diperiksa minggu depan," kata dia.
 
Selain penggeledahan, hari ini lembaga antirasuah juga melakukan pemeriksaan delapan orang di Kejati Sumatera Utara. Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Tengku Dzulmi Eldin.
 
"Saksi-saksi yang diperiksa masih dikonfirmasi terkait sumber dana yang digunakan walikota medan beserta jajaran untuk melakukan perjalanan dinas ke Jepang yang tidak bersumber dari APDB," ujar Febri.
 
Tengku Dzulmi Eldin ditetapkan sebagai tersangka suap karena diduga memalak Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan Isa Ansyari untuk menutupi kelebihan dana perjalanan dinasnya ke Jepang.
 
Tengku meminta bantuan Syamsul Fitri Siregar selaku Kepala Sub Bagian Protokoler Kota Medan mencari dana untuk menutupi kelebihan biaya tersebut. Target sasaran Tengku ialah kepala-kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kota Medan.
 
Sebelum memalak Isa untuk kepentingan perjalanan dinas, Dzulmi disinyalir sudah beberapa kali menerima uang dari Isa. Uang itu diberikan atas jasa Dzulmi yang telah mengangkat Isa sebagai Kepala Dinas PU.
 
Dzulmi dan Syamsul selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

(SCI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif