Penyuap Kepala Kantor Pajak Ambon Segera Diadili
Juru bicara KPK Febri Diansyah - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas penyidikan pemilik CV Angin Timur (AT) Anthony Liando (AL) ke jaksa penuntut umum atau tahap II. Dia akan diadili atas kasus dugaan suap terkait pengurangan nilai wajib pajak di Ambon.

"Hari ini dilakukan pelimpahan barang bukti dan tersangka dari penyidik ke penuntut umum terhadap tersangka AL," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat, 30 November 2018.

Jaksa penuntut memiliki waktu 14 hari menyusun surat dakwaan Anthony. Sidang rencananya digelar di Pengadilan Tipikor Ambon.


Febri mengungkapkan sedikitnya 11 saksi telah diperiksa dalam proses penyidikan Anthony. Saksi-saksi yang diperiksa terdiri dari Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP, PNS pada Kantor Pajak di Bandar Lampung, Kepala KPP Pratama Ambon Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia, Kepala Kantor Pajak KPP Pratama Ambon, ibu rumah tangga, dan pihak swasta.

"Sedangkan, AL telah sekurangnya dua kali diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi," tutur dia. 

(Baca juga: Tiga Tersangka Suap Pajak Ambon Ditahan)

KPK menetapkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon, La Masikamba (LMB); pemilik CV AT, Anthony Liando (AL); dan supervisor/pemeriksa Pajak KPP Pratama Ambon, Sulimin Ratmin (SR) sebagai tersangka. Ketiganya diduga terjerat kasus suap terkait pengurangan nilai wajib pajak atas nama Anthony Liando, selaku pemilik CV AT.

Dalam kasus ini, Masikamba dan Sulimin diduga telah membantu Anthony mengurangi kewajiban pajak pribadi pada 2016 di KPP Pratama Ambon. Totalnya, mencapai Rp1,7 miliar sampai Rp2,4 miliar. Namun, setelah mencapai kesepakatan Anthony hanya membayar Rp1,037 miliar.

Atas perbuatannya, Anthony yang diduga pemberi suap disangkakan melanggar Pasal  5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Sedangkan, Sulimin dan La Masikamba sebagai pihak penerima suap disangkakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(Baca juga: Masikamba Titip Uang ke Rekening Orang Lain)
 



(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id