Eddy Sindoro. Foto: MI/Bary Fathahilah.
Eddy Sindoro. Foto: MI/Bary Fathahilah.

Eks Bos Lippo tak Ajukan Eksepsi

Nasional suap di ma
Faisal Abdalla • 27 Desember 2018 17:34
Jakarta: Eks bos Lippo Group, Eddy Sindoro didakwa menyuap panitera Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Edy Nasution terkait penanganan sejumlah perkara yang melibatkan perusahaan di bawah Lippo Group. Atas dakwaan itu, Eddy tak mengajukan nota keberatan atau eksepsi.
 
"Saya tidak akan mengajukan eksepsi," kata Eddy di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Desember 2018.
 
Eddy tak banyak bicara selama persidangan perdana dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menyerahkan keputusan terkait persidangan kepada tim kuasa hukumnya.
 
Senada, tim kuasa hukum yang mendampingi Eddy juga mengatakan tak akan mengajukan eksepsi. Tim kuasa hukum menginginkan persidangan selanjutnya sudah masuk ke pemeriksaan saksi-saksi. Mereka juga meminta JPU mengkoordinasikan nama saksi-saksi yang akan dihadirkan di muka persidangan.
 
Jaksa KPK Abdul Bashir juga tak keberatan dengan keputusan tim kuasa hukum Eddy. Namun dia meminta waktu satu minggu kepada majelis hakim Tipikor untuk memanggil saksi-saksi yang akan dihadirkan.

Baca: Dina Soraya Atur Pelarian Eddy Sindoro

Sidang lanjutan perkara suap PN Jakpus dengan terdakwa Eddy Sindoro diagendakan akan digelar pada Senin, 7 Januari 2019 mendatang.
 
Eddy Sindoro juga didakwa menyuap Edy Nasution sebesar Rp100 juta terkait penundaan proses aanmaning PT Metropolitan Tirta Perdana (MTP). Selain itu, Eddy Sindoro juga didakwa menyuap Edy Nasution sebesar Rp50 juta dan USD50 ribu terkait perkara Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan PT Across Asia Limited (AAL).
 
Atas perbuatannya, Eddy disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah UU Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?




(FZN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi