KPK Perpanjang Masa Penahanan Idrus Marham

Sunnaholomi Halakrispen 30 Oktober 2018 09:23 WIB
Korupsi PLTU Riau-1
KPK Perpanjang Masa Penahanan Idrus Marham
Idrus Marham (tengah). Medcom.id/ Sunnaholomi Halakrispen,
Jakarta: Masa penahanan Idrus Marham (IM) diperpanjang. Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan perpanjangan dilakukan selama 30 hari ke depan.

"IM perpanjangan penahanan yang pertama selama 30 hari sejak 30 Oktober sampai dengan 28 November 2018," ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 29 Oktober 2018.

Terkait perpanjangan penanganan, tersangka kasus suap proyek PLTU Riau-1 itu langsung datang ke KPK. Sekitar dua jam di dalam Gedung KPK, politikus Partai Golkar itu menyatakan kedatangannya hanya untuk tanda tangan.


"Perpanjangan sampai tanggal 28 November, selama satu bulan. Hanya itu saja, jadi tadi hanya tanda tangan saja," tutur Idrus.

Ketika ditanya terkait rekan separtai Golkar yang belum mengakui aliran dana proyek tersebut Idrus enggan memberikan tanggapan. Ia hanya menyampaikan tidak ingin ikut campur.

"Yasudahlah saya ndak ngurusin orang. Jadi semuanya biarlah berproses dan kembali kepada mereka," pungkas Idrus.

KPK baru menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-1. Ketiga tersangka itu yakni bos Blackgold Natural Recourses Limited Johannes Budisutrisno Kotjo (JBK), Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih (EMS), serta mantan Menteri Sosial Idrus Marham (IM).

Dalam kasus ini, Eni diduga kuat telah menerima hadiah atau janji dari Kotjo. Eni diduga menerima uang sebesar Rp6,25 miliar dari Kotjo untuk memuluskan Blakcgold sebagai penggarap proyek milik PLN tersebut.

Penyerahan uang ke Eni dilakukan secara bertahap dengan rincian, pemberian pertama pada November-Desember 2017 sekitar Rp4 miliar. Kedua, pada Maret-Juni 2018 sekitar Rp2,25 miliar.

Pada proses pengembangan kasus, KPK akhirnya menetapkan Idrus sebagai tersangka. Diduga, Idrus dijanjikan mendapatk bagian yang sama besar dari jatah Eni yakni senilai USD1,5 juta, jika Proyek PLTU Riau-1 berhasil dllaksanakan oleh Kotjo dan kawan-kawan.

Idrus juga diduga mengetahui dan memiliki andil atas jatah atau fee yang diterima Eni. Tak hanya itu, mantan Sekjen Partai Golkar ini juga disinyalir mendorong proses penandatangan Purchase Power Agreement (PPA) atau jual beli dalam proyek pembangunan PLTU mulut tambang Riau-1 itu. 



(SCI)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id