Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Foto: MI/Rommy Pujianto
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Foto: MI/Rommy Pujianto

Korupsi Bos PT Wijaya Karya Rugikan Negara Rp39 Miliar

Nasional kasus korupsi wijaya karya
Juven Martua Sitompul • 15 Maret 2019 05:21
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaksir total kerugian uang negara atas kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Jembatan Waterfront City, Kabupaten Kampar, Riau, tahun anggaran 2015-2016 mencapai Rp39,2 miliar. Kerugian negara itu terhitung sejak proyek 'Jembatan Bangkinang' itu dijalankan.
 
"Diduga dalam proyek ini telah terjadi kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sekitar Rp39.2 milyar," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Jakarta, Kamis, 14 Maret 2019.
 
Lembaga Antirasuah menyesalkan kembali terjadinya cawe-cawe dalam proyek milik pemerintah daerah. Apalagi, proyek ini menyangkut kemasahalatan orang banyak.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Karena semestinya jembatan yang dibangun tersebut dapat dinikmati masyarakat di Kabupaten Kampar, Riau secara maksimal," ujarnya.
 
KPK juga menyayangkan masih adanya pejabat yang bertugas pada BUMN terlibat praktik rasuah. PT Wijaya Karya, sebagai perusahaan milik negara semestinya menerapkan prinsip kehati-hatian yang lebih dibanding sektor swasta Iain.
 
"Dan juga seharusnya ada sikap tegas di kepemimpinan BUMN untuk menerapkan good corporate governance (GCG)," kata Saut.
 
"Apalagi dalam proyek konstruksi, jika korupsi tidak terjadi maka masyarakat akan lebih menikmati hasil pembangunan tersebut," pungkasnya.
 
Manajer Wilayah II PT Wijaya Karya (Persero) sekaligus Manajer Divisi Operasi I PT Wijaya Karya Tbk, I Ketut Suarbawa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Ketut menjadi tersangka bersama dua orang lainnya yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek Jembatan Waterfront pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar, Adnan.
 
Dalam kasus ini, Adnan dan Ketut Suarbawa diduga kongkalikong atau berkolusi dalam proyek Jembatan Waterfront City atau Jembatan Bangkinang di Kabupaten Kampar tahun 2015-2016 bernilai Rp117,68 miliar. Negara ditaksir mengalami kerugian mencapai Rp39,2 miliar.
 
Proyek Jembatan Bangkinang atau Jembatan Waterfront City merupakan salah satu dari sejumlah proyek strategis yang dicanangkan Pemkab Kampar. Ihwal korupsi ini terjadi saat Adnan bertemu dengan Ketut Suarbawa dan sejumlah pihak lain pada pertengahan 2013.
 
Dalam pertemuan itu, Adnan memerintahkan memberikan informasi mengenai desain jembatan dan engineer estimate kepada Ketut Suarbawa. Atas informasi tersebut, PT Wijaya Karya memenangkan lelang pembangunan Jembatan Waterfront City tahun anggaran 2013 dengan ruang lingkup pekerjaan pondasi.
 
Usai mendapai kontrak, Adnan meminta pembuatan engineer estimate pembangunan Jembatan Waterfront City tahun 2014 kepada konsultan. Sedangkan, Ketut meminta kenaikan harga satuan untuk beberapa pekerjaan.
 
Tak hanya itu, kongkalingkong Adnan dan Ketut terkait penetapan harga sendiri ini terus berlanjut hingga pelaksanaan proyek Jembatan Waterfront City secara tahun jamak yang dibiayai APBD 2015, APBD Perubahan 2015 dan APBD tahun 2016. Dari kongkalikong ini, Adnan diduga menerima fee sekitar 1 persen dari nilai kontrak atau senilai Rp1 miliar.
 
Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya Adnan dan Ketut Suarbawa disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
 

(ADN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif