Wakil Ketua DPRD Lamteng Dituntut 8 Tahun Penjara

Damar Iradat 18 Oktober 2018 23:07 WIB
kasus suap
Wakil Ketua DPRD Lamteng Dituntut 8 Tahun Penjara
Ilustrasi. Medcom.id/Mohammad Rizal.
Jakarta: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Tengah (Lamteng) Natalis Sianaga dituntut hukuman delapan tahun penjara. Ia juga diwajibkan membayar denda Rp250 juta subsider enam bulan kurungan penjara.

Natalis bersama legislator Lamteng lainnya Rusliyanto telah menerima suap terkait persetujuan pinjaman Pemkab Lamteng kepada PT Sarana Muti Infrastruktur (Persero). Uang sebesar Rp1 miliar itu diterima dari Bupati Lampung Tengah Mustafa.

"Menuntut, menyatakan terdakwa Rusliyanto bersalah melakukan korupsi," ujar Jaksa KPK di Pegadilan Tipikor Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 18 Oktober 2018.


Selain itu jaksa juga menuntut pidana tambahan berupa pencabutan hak politik kepada Natalis. Tuntutan pidana tamabahan itu bakal berlaku selama lima tahun sejak menjalani pidana pokok.

Dalam menyusun surat tuntutan, jaksa mempertimbangkan sejumlah hal di antaranya pertimbangan yang memberatkan. Kemudian perbuatannya tidak mendukung pemberantasan korupsi yang tengah digencarkan oleh pemerintah dan menciderai tatatan birokrasi.

Sementara pertimbangan meringankan yaitu Rusliyanto masih memiliki tanggungan keluarga. Selain itu, Rusliyanto juga telah mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum.

Rusliyanto dan Natalis  didakwa menerima suap Rp1 miliar. Uang yang ia terima merupakan sebagian dari Rp2,5 miliar yang dijanjikan oleh Mustafa.

Jaksa mengatakan uang tersebut diberikan Mustafa agar Natalis menandatangani beberapa surat pernyataan kesediaan pimpinan DPRD Lamteng untuk dilakukan pemotongan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU). Dan/atau Dana Bagi Hasil (DBU) Lampung Tengah dalam hal terjadi gagal bayar, atas pinjaman daerah Kabupaten Lamteng kepada PT SMI.

Praktik rasuah ini berawal ketika Pemkab Lamteng meminjam dana Rp300 miliar kepada PT SMI. Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan dan perbaikan jalan dan jembatan. 

Salah satu syarat peminjaman itu adalah persetujuan dari pimpinan DPRD yakni Achmad Junaidi, Natalis Sinaga dan Riagus Ria. Persetujuan tersebut terkait kesedian pemotongan DAU atau DBH secara langsung dalam hal terjadi gagal bayar. Persetujuan dari DPRD tertuang melalui surat pernyataan.

Natalis dituntut pasal 12 huruf a atau pasal 11 UU RI tahun 31 tahun 199 tentang Tipikor sebagaimana diubah dalam UU RI nomor 21 tahun 2001 tentang Perubahan UU nomor 31 tahun 199 tentang Tipikor junto Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP.



(SCI)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id