KPK Minta Jokowi Tegas Soal RUU KUHP
Juru bicara KPK Febri Diansyah - ANT/Aprillio Akbar.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah segera mencabut sejumlah pasal yang mengatur tindak pidana korupsi (tipikor) yang tercantum dalam Revisi UU KUHP. Lembaga Antikorupsi berharap pemerintah bisa mengesahkan UU Tipikor sebagai UU khusus, seperti UU Antiterorisme yang baru disahkan.

"DPR bersama Presiden telah mengesahkan UU Antiterorisme sebagai UU khusus, bukan justru memilih memasukkan aturan tersebut di RUU KUHP," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis, 31 Mei 2018.

KPK justru mempertanyakan sikap pemerintah saat ini yang terkesan menganggap perbuatan korupsi bukan bagian dari kejahatan luar biasa dan berdampak buruk bagi bangsa atau pun negara.


"Apakah saat ini korupsi tidak lagi dilihat sebagai kejahatan yang sangat membahayakan negara dan merugikan rakyat?" ujarnya.

(Baca juga: KPK Beberkan Risiko RUU KUHP Terhadap Pemberantasan Korupsi)

Febri menyebut hingga saat ini belum ada tanggapan serius dari pemerintah terkait permintaan agar pasal-pasal tindak pidana korupsi tidak dimasukkan dalam RUU KUHP. Padahal, Lembaga Antikorupsi sudah lima kali melayangkan surat kepada pemerintah.

Surat pertama dikirimkan KPK pada 14 Desember 2016. Kemudian surat kedua dikirim pada 4 Januari 2017, disusul surat ketiga pada 13 Januari 2017. Lalu, surat keempat dikirimkan kembali pada 24 Mei 2017 dan surat terakhir dikirim pada 13 Februari 2018.

Febri mengatakan pihaknya masih percaya Presiden Joko Widodo tidak akan membiarkan pemberantasan korupsi dilemahkan. Atas hal tersebut, KPK meminta Jokowi bisa bersikap tegas soal RUU KUHP, yang akan disahkan dalam waktu dekat.

"Kami harap, saat ini, ketika pemberantasan korupsi terancam kembali jika RUU KUHP disahkan, Presiden dapat kembali memberikan sikap yang tegas untuk mengeluarkan delik korupsi dari RUU KUHP," pungkas dia. 

(Baca juga: Yasonna Jamin RKUHP tak Lemahkan KPK)





(REN)